TERNATE — Persoalan pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Labuha mendorong DPRD Halmahera Selatan mencari referensi pengelolaan keuangan rumah sakit ke RSUD dr. H. Chasan Boesoirie, Kamis (11/6). Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Bahar.
“Kami ingin mempelajari pola pengelolaan BLUD yang telah diterapkan di RSUD dr. H. Chasan Boesoirie,” ujar Munawir. Ia menambahkan, hasil konsultasi ini akan menjadi bahan masukan untuk membantu penyelesaian masalah di RSUD Labuha.
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan RSUD Chasan Boesoirie, Agung Sri Sadono, memaparkan formula pengelolaan yang menjadi kunci keberhasilan. Dari total pendapatan rumah sakit, sekitar 40 persen dialokasikan untuk jasa pelayanan tenaga kesehatan dan pegawai.
“Sisanya, 60 persen, digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional rumah sakit. Hak-hak pegawai harus dipenuhi tepat waktu karena berpengaruh langsung pada motivasi kerja dan kualitas pelayanan,” jelas Agung.
Agung menegaskan, pengelolaan BLUD di rumah sakit ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Kedisiplinan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama.
Dalam beberapa tahun terakhir, RSUD dr. H. Chasan Boesoirie melakukan transformasi sistem pengelolaan. Proses yang sebelumnya manual berubah menjadi digital, baik di layanan maupun keuangan.
Langkah ini diikuti upaya penyehatan kondisi keuangan rumah sakit agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pembenahan ini, menurut Agung, menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Bahar, mengapresiasi keterbukaan manajemen rumah sakit. “Informasi dan pembelajaran yang kami peroleh hari ini sangat bermanfaat,” tutupnya.