MALUKU UTARA — Kebakaran hebat yang melanda Pasar ITCI Kilometer 5 pada 2022 lalu tidak hanya meludeskan puluhan kios, tetapi juga membuat puluhan keluarga kehilangan tempat tinggal. Setelah melalui proses panjang, pemerintah daerah akhirnya merealisasikan program relokasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU Tahun 2025 senilai Rp 6,96 miliar.
Rumah-rumah baru tersebut berlokasi di RT 6 Jalan Mariko, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku. Kawasan ini berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang turut mendorong percepatan penataan infrastruktur di daerah tersebut.
Selain unit hunian, kawasan relokasi dilengkapi septic tank biogas. Fasilitas ini disiapkan untuk memastikan sanitasi lingkungan yang lebih sehat bagi para penghuni baru.
Bupati PPU Mudyat Noor mengakui bahwa penyelesaian program ini memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemerintah harus bijaksana dalam melihat kemampuan daerah.
“Harapan masyarakat tentu menjadi perhatian pemerintah. Namun kita juga harus bijaksana melihat kemampuan daerah. Yang terpenting persoalan lama dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru,” ujar Mudyat.
Ia menambahkan, penyediaan hunian ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.
Meski urusan tempat tinggal telah rampung, tantangan baru masih membayangi para korban. Sebelum kebakaran terjadi, sebagian besar warga menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan di Pasar ITCI. Kini, mereka harus memulai kembali perekonomian dari awal di lokasi hunian baru.
Pemerintah daerah belum merinci program pemberdayaan ekonomi khusus bagi para korban. Namun, dalam kesempatan yang sama, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Sepaku.
Menanggapi aspirasi warga, Bupati Mudyat memastikan pemerintah daerah akan melanjutkan penataan wilayah secara bertahap. Ia menyebut perkembangan Sepaku yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN menjadi faktor pendorong utama percepatan pembangunan.
“Ke depan penataan wilayah akan terus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata,” pungkasnya.
Program relokasi ini menjadi salah satu ujian bagi pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana sosial-ekonomi di tengah dinamika pembangunan IKN yang terus bergulir. Belum ada pernyataan lebih lanjut apakah akan ada bantuan modal usaha atau pelatihan kerja bagi para kepala keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat kebakaran tersebut.