SOFIFI — Konflik horizontal yang melibatkan dua desa di Halmahera Tengah kembali mencuat ke tingkat nasional. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengonfirmasi kesiapannya untuk memenuhi panggilan Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar dalam waktu dekat.
RDP ini merupakan buntut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi XIII pada Juni 2026 lalu. Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat adat Aliansi Fogogoru membeberkan sejumlah persoalan akut di wilayah Patani, termasuk rentetan kasus pembunuhan yang belum tuntas.
Hasil RDPU sebelumnya menyebutkan bahwa Komisi XIII DPR RI didesak untuk segera membentuk tim gabungan. Tim ini diharapkan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, hingga TNI-Polri untuk mengusut tuntas motif konflik di Kecamatan Patani.
Pasalnya, konflik antara Desa Sibenpopo dan Banemo tidak hanya memicu ketegangan sosial, tetapi juga memakan korban jiwa. Data yang mengemuka dalam RDPU menyebutkan sedikitnya ada tujuh kasus pembunuhan yang dikaitkan dengan konflik berkepanjangan di kawasan tersebut.
Menanggapi desakan tersebut, Irjen Pol. Arif Budiman menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Ia mengaku telah membentuk tim khusus untuk fokus menyelidiki kasus ini jauh sebelum adanya laporan dari DPR atau warga.
“Yang pasti kami akan mengikuti karena tuntutannya adalah untuk mengungkap kasus tersebut,” ujar Kapolda saat dikonfirmasi pada Rabu, 8 Juli 2026.
“Sebelum pihak DPR RI atau warga melaporkan masalah ini, kami sudah sejak awal membentuk tim khusus karena kami sangat serius untuk mengusut semua ini,” jelasnya.
Konflik di Kecamatan Patani bukanlah persoalan baru. Wilayah yang terletak di pesisir Halmahera Tengah ini kerap dilanda sengketa lahan dan batas desa yang berujung pada bentrok antarwarga. Minimnya akses hukum dan lambannya penanganan di tingkat daerah seringkali membuat kasus-kasus kecil berubah menjadi dendam berkepanjangan.
Dengan hadirnya RDP di DPR, publik berharap ada tekanan politik yang cukup untuk membuka tabir kelam di balik konflik dua desa ini. Polda Malut sendiri menyatakan akan membawa seluruh data hasil penyelidikan tim khusus ke dalam forum RDP nanti.