SOFIFI — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali melakukan penyegaran di tubuh birokrasi pemerintahan daerah. Sebanyak 22 pejabat dilantik dalam satu hari, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga eselon IV.
Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Malut, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Malut, Samsuddin Abdul Kadir. Ia membacakan sambutan tertulis Gubernur Sherly Tjoanda.
Dalam perombakan kali ini, posisi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang sebelumnya dijabat pelaksana tugas (Plt.) kini resmi diisi oleh Hairil H. Hukum secara definitif. Sementara itu, Ali Fataruba dipindahkan dari Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim).
Suryanto Andili yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Ekonomi dipercaya mengisi posisi Kepala Biro Pemerintahan yang ditinggalkan Ali Fataruba. Ketiganya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026.
Selain tiga pejabat eselon II, Gubernur juga melantik 19 pejabat administrator dan pengawas. Beberapa di antaranya adalah Saiful Abdul Razak Adam sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Rio Wisnu Hartanto sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Zainul Arifin Andi Adjo sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman di dinas yang sama.
Di Dinas PUPR, sejumlah posisi strategis ikut diisi. Ibnu Salam ditunjuk sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang, sementara Malik Turuy menjadi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Safrudin dan Cuwandi BI masing-masing mengisi jabatan di UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum.
Di Dinas Kehutanan, Fahru Razi Jauhari menjabat Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sedangkan Donald Mitalesi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan. Hanifah Haji Ahmad juga dilantik sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD KPH Tidore.
Sejumlah pejabat lain mengisi posisi di Bapenda, BPBD, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Sherly Tjoanda menegaskan bahwa mutasi dan promosi ini bukan sekadar rotasi biasa. Menurutnya, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas.
"Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan," tegas Sherly dalam sambutan yang dikutip Sekda Samsuddin Abdul Kadir.
Gubernur mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan kemampuannya menghadirkan solusi dan mempercepat pelayanan.
Sherly juga menyebut Maluku Utara sedang berada pada momentum penting dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi itu harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, dan penguatan konektivitas antarpulau.
Ia menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja. Seluruh perangkat daerah diminta menginventarisasi dan mendokumentasikan inovasi hingga 7 Agustus 2026 dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA) oleh Kemendagri.
"Target kita jelas, mengantarkan Maluku Utara masuk lima besar Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional. Target ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi membangun birokrasi yang terus belajar dan terus berbenah," pungkasnya.