TERNATE — Kepala Disperkim Maluku Utara, Musryifah Alhadar, menegaskan bahwa provinsi dengan karakteristik kepulauan ini memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Baik bencana alam maupun nonalam telah mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal dan terganggunya aktivitas ekonomi.
“Penyelenggaraan urusan perumahan bagi masyarakat terdampak bencana merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan dasar, sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat,” ujar Musryifah saat membuka rapat di Safirna Golden Hotel.
Rakor ini tidak hanya membahas relokasi, tetapi juga penajaman Indeks Kinerja Utama (IKU) dan pemenuhan SPM sub-urusan perumahan. Musryifah menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program tepat sasaran.
“Setiap permasalahan yang dihadapi di daerah hendaknya dapat disampaikan secara terbuka sehingga kita dapat menemukan solusi bersama yang efektif,” imbuhnya.
Pada Tahun Anggaran 2026, Disperkim Malut berkomitmen melanjutkan pembangunan rumah relokasi dan rekonstruksi rumah korban bencana di sejumlah wilayah. Program ini merupakan tindak lanjut dari pendataan dan verifikasi lapangan yang dilakukan bersama instansi terkait.
Menurut Musryifah, bantuan yang diberikan harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Proses verifikasi dilakukan secara terpadu agar tidak ada tumpang tindih data penerima manfaat.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi Maluku Utara, BPBD, Biro Organisasi, BMKG, serta kepala dinas perumahan dan kebencanaan dari kabupaten/kota. Mereka membahas langkah konkret untuk mempercepat realisasi target SPM dan IKU di bidang perumahan.
Musryifah berharap forum ini bisa menjadi ruang diskusi konstruktif. “Kami ingin semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan program pascabencana,” pungkasnya.