LABUHA — Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan. Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi harus disalurkan melalui mekanisme resmi yang telah diatur, bukan melalui gerakan-gerakan yang dinilai dapat memperkeruh suasana kerja.
Bassam mengaku telah menerima laporan mengenai sejumlah PPPK yang diduga menginisiasi gerakan penyampaian tuntutan di luar mekanisme yang berlaku. Beberapa di antaranya bahkan disebut bertugas di rumah sakit daerah.
"Saya sudah mengantongi beberapa nama PPPK, termasuk yang berada di rumah sakit. Saya harap ini menjadi perhatian bersama," ujar Bassam dalam amanatnya.
Larangan ini muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah pusat. Bassam menegaskan bahwa pemerintah daerah telah bekerja keras memastikan pembayaran gaji pokok ASN dan PPPK tetap berjalan.
Namun, belakangan muncul tuntutan mengenai tambahan insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum pernah ditetapkan sebagai kebijakan resmi Pemkab Halmahera Selatan.
"Jangan membuat gerakan-gerakan tambahan yang justru memperkeruh suasana untuk menuntut sesuatu yang tidak memiliki dasar kebijakan. Jika ada aspirasi, sampaikan dengan cara yang baik dan sesuai mekanisme," tegas Bassam.
Bupati mengingatkan bahwa status PPPK sebagai pegawai dengan perjanjian kerja memiliki kewajiban untuk menaati aturan dan menjalankan tugas secara profesional. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan kepegawaian dapat dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Apabila masih ada pihak yang melakukan gerakan-gerakan yang tidak berdasar dan memperkeruh keadaan, maka jangan salahkan pemerintah daerah apabila mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.
Bassam menjelaskan bahwa dampak efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh Halmahera Selatan, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia. Ia meminta seluruh aparatur memahami kondisi fiskal daerah dan tetap mengedepankan komunikasi yang baik dalam menyampaikan aspirasi.
"Kita patut bersyukur karena hak-hak dasar ASN dan PPPK di Halmahera Selatan masih terus dijaga," ujarnya.
Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN dan PPPK menjaga soliditas organisasi, saling memahami kondisi keuangan daerah, serta tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa tantangan fiskal hanya dapat dilalui dengan kerja sama seluruh aparatur demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.