Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe Serahkan Mesin Kapal dan Dokumen Legalitas ke Nelayan, Fokus pada Akses BBM Bersubsidi

TERNATE — Sebanyak 74 persen wilayah Maluku Utara berupa lautan, dan pemerintah daerah menilai potensi itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan tradisional. Salah satu ganjalan terbesar adalah distribusi BBM bersubsidi yang kerap tidak tepat sasaran.

Dalam sambutannya saat membuka Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) di Bela Hotel, Ternate, Sarbin menyebut keberlangsungan usaha nelayan yang memakai armada di bawah 1 Gross Tonnage (GT) sangat bergantung pada dua hal: kemudahan memperoleh BBM dan kepastian ruang tangkap.

"Keseimbangan kedua faktor inilah yang menjadi fondasi kesejahteraan nelayan sekaligus penggerak ekonomi daerah," ujarnya.

Persoalan Kuota dan Masa Berlaku Dokumen

Pemprov menyoroti sistem penyaluran BBM subsidi yang dinilai belum efisien. Sarbin menyebut ada tiga aspek yang perlu dibenahi: sinkronisasi masa berlaku dokumen administrasi, penyesuaian kuota, dan konsistensi pasokan di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, SPBUN, dan SPBU Kompak.

Ketimpangan di titik-titik ini membuat nelayan kecil kerap membeli BBM dengan biaya tambahan di luar harga resmi. Padahal, komoditas tuna yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Bumi Moloku Kie Raha sangat bergantung pada mobilitas kapal.

Bantuan yang Diserahkan ke Nelayan

Secara simbolis, Sarbin menyerahkan sejumlah bantuan sarana produksi dan kelengkapan administrasi, antara lain:

• Mesin kapal untuk armada nelayan kecil.
• Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).
• Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN).
• Dokumen kapal berupa Pas Kecil dan E-Bukti Kapal Perikanan (E-BKP).

Dengan kelengkapan dokumen tersebut, nelayan diharapkan mendapat kepastian hukum saat melaut dan lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Sarbin menambahkan, legalitas yang utuh juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan.

Forum KPBP Jadi Ruang Kolaborasi Lintas Sektor

Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan Maluku Utara, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Prof. Budi Weriawan, Direktur MDPI Jasmin Simbolon, serta perwakilan kementerian, akademisi, pelaku industri, dan nelayan.

Sarbin menegaskan pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Ia meminta forum ini menghasilkan gagasan konkret untuk melindungi sekaligus memberdayakan nelayan.

"Jika laut kita dikelola dengan baik dan amanah, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat," pungkasnya.