JAILOLO — Ketergantungan warga pada air sumur dalam di Kecamatan Ibu Selatan dinilai bukan solusi jangka panjang. Hasrillah Tari menegaskan eksploitasi air tanah terus-menerus tanpa konservasi berisiko merusak akuifer lokal dan menurunkan muka air tanah.
Desa Jere, Nanas, Ngawet, dan Adu menjadi wilayah yang paling rentan. Saat kemarau tiba, warga harus berjuang mencari air, yang berujung pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Hasrillah mengingatkan bahwa jaminan atas air minum telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Regulasi itu menegaskan negara menjamin hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum juga mempertegas kewajiban penyelenggaraan SPAM. "Pembiaran atas krisis air yang melanda 15.824 jiwa penduduk Ibu Selatan setiap tahunnya merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab konstitusional," ujarnya.
Riset tata ruang modern menekankan pentingnya peralihan dari pendekatan ekstraktif mandiri menuju sistem perpipaan terpusat yang terkelola profesional. Pengembangan SPAM IKK Ibu Selatan menjadi jawaban teknis untuk mengintegrasikan pengolahan air baku dari sumber air permukaan maupun mata air terproteksi.
Langkah ini dinilai penting untuk menghentikan kerentanan krisis air di empat desa terdampak sekaligus melindungi cadangan air tanah di desa lainnya.
Hasrillah memandang keberadaan SPAM IKK Ibu Selatan sebagai investasi strategis yang memberi efek berganda bagi perekonomian lokal. Ketersediaan air bersih yang terjamin akan menurunkan angka penyakit bawaan air dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk membeli air tangki.
Infrastruktur dasar ini juga diyakini memperkuat daya tarik investasi daerah, mendorong tumbuhnya UMKM, serta mendukung keberlanjutan fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. "Membiarkan krisis air berlangsung tanpa intervensi struktural hanya akan memperbesar beban biaya kesehatan dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi warga," kata Hasrillah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat didorong segera memasukkan pembangunan SPAM IKK Ibu Selatan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang strategis. Penganggaran dapat dikoordinasikan secara terpadu melalui penguatan alokasi APBD.
Alternatif lain mencakup pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum ke Pemerintah Pusat hingga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui APBD-nya. Langkah awal yang terukur harus dimulai dari penyusunan Masterplan SPAM, Studi Kelayakan, dan Detailed Engineering Design (DED) yang komprehensif pada tahun anggaran mendatang.