TERNATE — Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate menerima langsung perwakilan kedua organisasi penyandang disabilitas tersebut. Sejumlah poin aspirasi disampaikan, mulai dari permasalahan perubahan data desil, kartu penyandang disabilitas, pelatihan ketenagakerjaan bagi difabel, sekretariat organisasi, hingga pemenuhan hak sosial dan kesetaraan.
Pimpinan Komisi III DPRD Kota Ternate, Najib Thalib, menyatakan apresiasinya atas kedatangan komunitas penyandang disabilitas ke lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, langkah itu menjadi cara menyalurkan kepercayaan agar wakil rakyat mengetahui keluhan warga.
"Kami bersyukur komunitas penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi mereka ke lembaga rakyat ini yaitu DPRD, sebagai representasi warga siapapun apalagi yang berkebutuhan khusus yaitu difabel wajib diperjuangkan aspirasinya," tegas Najib.
DPRD Kota Ternate langsung berkoordinasi di tempat bersama Dinas Sosial Kota Ternate, Dinas Sosial Provinsi, serta Kepala Balai Sentra Wahana Bahagia perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) di Provinsi Maluku Utara. Koordinasi berlangsung di hadapan perwakilan penyandang disabilitas.
Hasilnya, disepakati validasi data desil berdasarkan dokumen kartu keluarga untuk melakukan sanggahan. Kesepakatan itu menjawab salah satu keluhan utama soal perubahan data desil yang selama ini menyulitkan penyandang disabilitas mengakses bantuan sosial.
Agenda pertemuan lanjutan dengan Balai Sentra Wahana Bahagia Kemensos juga disepakati. Balai tersebut berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate Selatan.
Ketua Pertuni M. Nisban Muslim mengungkapkan, pihaknya telah lama menyampaikan aspirasi ke pemerintah provinsi maupun Kota Ternate. Mereka juga telah melakukan asesmen terkait pelatihan ketenagakerjaan, seperti kebutuhan pelatihan komputer serta tenaga pijat atau refleksi.
"Kami terima ucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Ternate mau mendengar aspirasi dan pemasalahan kami, ini artinya perwakilan kami di DPRD membuka diri mendengar keluhan kami penyandang disabilitas. Semoga seluruh aspirasi kami dapat di carikan solusi agar kami bisa mendapatkan hak secara berkeadilan," ujar Nisban di hadapan perwakilan rakyat.
Dua organisasi yang hadir menyoroti kebutuhan pelatihan kerja yang sesuai kondisi difabel. Pelatihan komputer dan keterampilan pijat atau refleksi disebut sebagai bentuk asesmen yang sudah mereka lakukan sebelum menyampaikan aspirasi.
Sekretariat organisasi bagi difabel turut masuk dalam daftar permintaan. Keberadaan sekretariat dinilai penting agar HWDI dan Pertuni Maluku Utara memiliki basis kerja yang tetap dalam mendampingi anggotanya.
Pemenuhan hak sosial dan kesetaraan menjadi poin penutup yang disampaikan perwakilan. DPRD Kota Ternate menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas instansi yang sudah dimulai pada pertemuan itu.