TERNATE — Ketua PORDI Provinsi Maluku Utara Muhammad Sinen meminta kepolisian tidak sekadar menerima permohonan izin turnamen domino. Menurutnya, setiap penyelenggara wajib lebih dulu mengantongi rekomendasi dari PORDI dan ORADO sebelum mengajukan perizinan ke Polres Ternate.
Sinen menegaskan komunitas tetap diberi ruang menggelar turnamen domino. Namun mekanisme koordinasi dan persyaratan perizinan tidak bisa diabaikan, terutama bila kegiatan tersebut diklaim sebagai turnamen resmi.
“Kalau ada yang meminta izin untuk membuat event domino, harus ada rekomendasi dari PORDI dan ORADO. Kalau tidak ada rekomendasi dari organisasi resmi, kepolisian juga tidak bisa memberikan izin kegiatan,” ujar Sinen saat berada di Polres Ternate.
Bagi Sinen, perbedaan sistem permainan domino bukan hal yang diperdebatkan. Turnamen dengan hitungan tujuh poin maupun sistem poin di atas 100 sama-sama boleh digelar selama status penyelenggara jelas dan ada koordinasi resmi dengan induk organisasi.
Yang jadi sorotan justru kejelasan siapa yang menggelar kegiatan. Tanpa itu, turnamen berpotensi menimbulkan persoalan legalitas di kemudian hari.
Sinen menyebut komitmen tersebut telah disambut baik pimpinan kepolisian setempat. Menurutnya, Kapolres Ternate siap menolak permohonan izin dari penyelenggara yang tidak mencantumkan nama dua organisasi resmi domino.
“Tadi Ibu Kapolres sudah berkomitmen, kalau ada yang membuat event kemudian tidak ada nama dua organisasi resmi, maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.
Ia pun mendorong agar kegiatan yang digelar tanpa rekomendasi resmi ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepolisian diminta tidak hanya menerima berkas permohonan, tetapi juga memastikan seluruh persyaratan penyelenggaraan terpenuhi.
Sinen juga menegaskan kepengurusan PORDI Kota Ternate saat ini telah dipimpin ketua definitif, Nasri Abubakar. Seluruh komunitas yang hendak menggelar turnamen domino di Ternate diimbau berkoordinasi lebih dulu dengan pengurus daerah sebelum mengajukan perizinan ke kepolisian.
Langkah ini diambil untuk memperjelas tata kelola penyelenggaraan turnamen domino di daerah. PORDI Malut berharap Polres Ternate konsisten menerapkan aturan perizinan agar tidak ada lagi kegiatan yang mengatasnamakan turnamen resmi tanpa melalui mekanisme organisasi.