TERNATE — Sarbin Sehe menilai penanganan stunting tidak cukup dilakukan lewat intervensi kesehatan. Menurutnya, upaya itu harus terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Kegiatan asistensi yang difasilitasi Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri itu digelar di ruang rapat lantai 2 Rumah Jabatan Wakil Gubernur, eks-Chrysant. Peserta hadir secara luring dan daring.
Sarbin menyebut pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial masyarakat. Antusiasme warga terhadap program pasar murah, menurut dia, menjadi salah satu indikator bahwa intervensi pemerintah masih dibutuhkan.
"Kegiatan ini merupakan ruang bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, karena upaya penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan," ujar Sarbin.
Karena itu, Wagub meminta data dan perencanaan program pemerintah disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kebijakan yang diambil diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti target angka di atas kertas.
Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri Triadi Maharso menyoroti capaian kinerja kedua kabupaten yang masih berada dalam kategori sedang. Pada aksi konvergensi ketiga, baru dua desa atau sekitar 0,73 persen yang menunjukkan kinerja baik.
Asistensi bertujuan memastikan data, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penurunan stunting berjalan terpadu hingga tingkat kecamatan dan desa.
Untuk Kepulauan Sula, pemerintah daerah diminta meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil. Perluasan layanan Antenatal Care (ANC) dan penguatan pembinaan desa dalam pengelolaan data sasaran juga masuk daftar perbaikan.
Adapun di Halmahera Utara, fokus perbaikan meliputi pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan sanitasi, dan perluasan jumlah desa dengan kinerja baik dalam penanganan stunting.
Sarbin berharap forum tersebut menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Hasil asistensi akan dipakai sebagai dasar memperkuat pembinaan pemerintah kabupaten dan kota, terutama dua daerah fokus.
"Harapan saya, forum ini dapat menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Mari kita jadikan hasil asistensi ini sebagai baseline untuk memperkuat pembinaan kepada kabupaten/kota, terutama Halmahera Utara dan Kepulauan Sula," katanya.
Triadi menegaskan hasil asistensi perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur. Dengan begitu, perbaikan kinerja bisa segera dilaksanakan di lapangan.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara M. Sarmin Adam, jajaran Kemendagri, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Poltekkes Kemenkes Ternate, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula.