TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) membuka jalan baru bagi pemberdayaan perempuan di sekitar kawasan hutan. Penetapan 1.400 hektare lahan sebagai pilot project perhutanan sosial inklusif disebutnya sebagai kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah.
Acara bertajuk "Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara Melalui Perhutanan Sosial Inklusif" digelar di Pulau Tareba, Kota Ternate. Hadir Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wali Kota Ternate, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku Utara.
Gubernur Sherly menjelaskan proses administrasi untuk memfinalkan program perhutanan sosial memakan waktu kurang lebih enam bulan. Maluku Utara sendiri memiliki sekitar 346.000 hektare perhutanan sosial yang selama ini dinilai belum optimal.
Lahan 1.400 hektare akan dioptimalkan melalui penyusunan master plan dan pemetaan komoditas secara matang. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi cengkih, pala, kelapa, hingga kenari.
Sherly menekankan pentingnya perhitungan jumlah pohon per hektare agar biaya pengelolaan seimbang dengan hasil produksi. Pendampingan offtaker disebutnya menjadi kunci agar hasil kebun perempuan punya kepastian pasar.
"Pembibitannya per hektare itu harus optimal sehingga biaya mengelola lahan sejalan dengan hasil yang didapatkan dan didampingi oleh offtaker," ungkapnya.
Selain aspek perkebunan dan kehutanan, Gubernur menyoroti potensi Pulau Tareba sebagai destinasi ekowisata. Kawasan ini kerap dimanfaatkan anak muda untuk berkemah dan menikmati pemandangan matahari terbenam.
Kendati demikian, Sherly menggarisbawahi perlunya peningkatan infrastruktur pendukung. Ketersediaan air bersih, fasilitas mandi, jaringan listrik dari PLN, serta sinyal telekomunikasi dinilai belum memadai.
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara telah diinstruksikan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membenahi fasilitas umum tersebut. Sektor ekowisata dinilai dapat mendatangkan manfaat ekonomi dalam hitungan bulan, melengkapi hasil tanaman jangka panjang yang baru dapat dipanen beberapa tahun mendatang.
"Jika dikelola dengan baik, dalam hitungan bulan sudah bisa dinikmati hasilnya," imbuhnya.
Gubernur menutup sambutannya dengan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Konsep pemberdayaan kebun perempuan melalui perhutanan sosial dinilai sebagai langkah strategis.
Program ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan hutan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Bagi warga penerima SK, kepastian pengelolaan lahan menjadi modal awal membangun usaha tani rempah yang berkelanjutan.