TERNATE — Sebanyak sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapktan) dan empat kelompok nelayan di Maluku Utara telah menerima dukungan sarana produksi hingga Oktober 2026. Bantuan mencakup bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap. Penyaluran itu menyertai implementasi program Karsa Daya di dua kabupaten sentra bawang merah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan.
Di kedua wilayah tersebut, BI Malut menjalankan Sekolah Lapang budidaya bawang merah. Program itu diperkuat fasilitasi pembiayaan lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan hasil panen agar ketersediaan pangan lokal lebih terjaga.
Wilayah Sulampua memiliki karakteristik kepulauan dengan sentra produksi dan daerah konsumsi yang tersebar. Ketimpangan pasokan, tantangan distribusi, dan risiko iklim termasuk El Nino berpotensi mengganggu produksi pangan. Kondisi itu membuat pengendalian inflasi tidak cukup hanya lewat stabilisasi harga jangka pendek.
BI menilai upaya tersebut perlu didukung peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta efisiensi rantai pasok. Karena itu, GPIPS 2026 memperkenalkan pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua yang berarti tiga daya upaya: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Program Karsa Sambung berfokus pada penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Di Maluku Utara, kerja sama itu diwujudkan melalui inisiatif perdagangan bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo.
Selain itu, ada kerja sama bisnis antara pelaku usaha atau offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dengan pemasok utama (champion) cabai rawit di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Distribusi cabai rawit dalam skema ini didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.
Karsa Tata diarahkan memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan. Di Maluku Utara, langkah itu dilakukan melalui pencocokan bisnis (business matching) antara kelompok tani, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon penyerap hasil produksi.
Skema tersebut diharapkan menghubungkan petani dengan pasar yang lebih pasti sekaligus memenuhi kebutuhan pangan daerah. BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas melalui pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi defisit pangan.
TPID Maluku Utara menjalankan gerakan urban farming bertajuk Rindang Berseri dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Di Kota Ternate, program ini melibatkan Tim Penggerak PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga.
Rindang Berseri tercatat menambah pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Tanaman cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi produksi mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
GPIPS 2026 dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sulampua turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Pengembangan produksi pangan lokal, kerja sama perdagangan antar daerah, dan pembenahan rantai pasok menjadi bagian strategi pengendalian inflasi di Maluku Utara. Stabilitas harga diharapkan ditopang pasokan yang lebih terjaga dan distribusi pangan yang lebih efisien.