MALUKU UTARA — Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka harapan bagi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Sinergi antara Badan Pengelola BUMN dan Danantara diyakini mempercepat pembangunan infrastruktur hingga menyerap tenaga kerja lokal.
Jakarta — Reformasi badan usaha milik negara lewat kehadiran Danantara dinilai membawa implikasi langsung bagi daerah, terutama Kalimantan Timur yang selama ini menjadi pusat energi dan lokasi utama IKN. Kebijakan ini diarahkan tidak sekadar menyehatkan struktur perusahaan pelat merah, tetapi juga memperkuat peran BUMN dalam perekonomian daerah.
Pemerintah menempatkan optimalisasi kontribusi perusahaan negara terhadap produk domestik bruto sebagai salah satu sasaran utama. Bagi Kaltim, hal itu berarti proyek-proyek strategis di Bumi Etam berpeluang mendapat perhatian lebih terfokus.
Posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penghasil energi sekaligus tuan rumah Ibu Kota Nusantara membuat dukungan entitas BUMN yang sehat, efisien, dan berintegritas menjadi kebutuhan mendesak. Reformasi melalui Danantara diharapkan memangkas birokrasi yang selama ini memperlambat akselerasi pembangunan infrastruktur.
Peran Danantara sebagai super holding investasi disebut akan memperkuat permodalan anak usaha BUMN yang beroperasi di Kalimantan. Cakupannya meliputi sektor pertambangan, energi terbarukan, hingga jasa konstruksi yang tengah membangun konektivitas antarwilayah.
Ada sejumlah dampak yang dibidik dari sinergi ini. Pertama, peningkatan transparansi pengelolaan aset strategis di daerah penghasil energi. Kedua, penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi talenta muda Kalimantan Timur.
Ketiga, sinergi antara investasi pusat dan pemberdayaan kearifan lokal. Keempat, percepatan transisi energi menuju ekonomi hijau di tanah Kalimantan. Kehadiran Danantara juga dinilai membuka angin segar bagi UMKM lokal yang mulai terintegrasi ke rantai pasok perusahaan besar milik negara.
Integrasi itu diharapkan mendorong kemandirian ekonomi warga Kaltim agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor ekstraktif. Selama ini, perekonomian daerah memang sangat bergantung pada pertambangan dan energi.
Keberadaan Badan Pengelola BUMN diharapkan memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan regulasi yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Tata kelola yang profesional dinilai dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran yang kerap menjadi kendala pada masa lalu.
Dengan begitu, pembangunan di Kalimantan Timur tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga kualitas yang bisa dirasakan langsung masyarakat di daerah-daerah penyangga IKN.
Reformasi ini pada akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah dalam membuktikan bahwa penataan BUMN berdampak nyata hingga ke daerah. Bagi Kaltim, hasilnya akan terlihat dari seberapa cepat proyek strategis berjalan dan seberapa luas warga lokal ikut menikmati manfaatnya.