MALUKU UTARA — Ketua Umum Periklindo Moeldoko memperingatkan potensi kekacauan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia jika pertumbuhan EV tidak diimbangi kesiapan SPKLU dan pasokan listrik PLN. Peringatan itu disampaikan saat membuka Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Menurutnya, antrean panjang EV di stasiun pengisian bukan skenario jauh, melainkan konsekuensi yang hampir pasti terjadi.
Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai laju penjualan EV di Tanah Air bergerak lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur pendukungnya. Moeldoko menyampaikan hal itu di hadapan peserta pembukaan PEVS 2026, pameran yang menjadi barometer industri kendaraan listrik nasional.
Moeldoko tidak berbicara soal angka penjualan. Fokusnya justru pada titik terlemah ekosistem: ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dinilai belum memadai.
"Ketidaksejajaran antara pertumbuhan EV dan kesiapan dari ekosistemnya, pasti terjadi. Maka bisa-bisa chaos (kacau) itu. Banyak EV yang antre di SPKLU karena ketersediaan SPKLU yang belum baik, belum banyak. Ini akan terjadi," ujar Moeldoko.
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa masalahnya bukan soal minat konsumen, melainkan kesiapan layanan pengisian daya di lapangan.
Selain infrastruktur pengisian, Moeldoko menyoroti kesiapan pasokan listrik PT PLN (Persero). Lonjakan jumlah kendaraan listrik yang masif, menurutnya, menuntut ketersediaan daya dalam skala besar.
"Begitu masifnya kita menggunakan EV, maka penggunaan elektrifikasi PLN harus siap-siap. Tidak akan cukup. Berapa mega, berapa tera itu nanti harus disediakan oleh pemerintah. Kalau mulai sekarang tidak dipikirkan dengan baik, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari," tegasnya.
Pemerintah diminta menghitung kebutuhan daya sejak dini, bukan setelah antrean kendaraan menumpuk di titik pengisian.
Tren elektrifikasi kini tidak berhenti di transportasi darat. Moeldoko memaparkan teknologi electric Vertical Take-off and Landing (eVTOL) mulai merambah sektor udara, sementara transportasi laut juga mengarah ke penggerak listrik.
Tanpa tata kelola dan aturan yang disiapkan sejak awal, ruang udara dan laut berpotensi semrawut. Regulasi yang sejalan dengan lompatan teknologi menjadi syarat, termasuk riset pengolahan dan daur ulang baterai serta penyediaan sumber daya manusia lewat pendidikan vokasi EV.
Di sisi lain, Moeldoko menegaskan EV membawa dampak positif besar bagi masyarakat dan keuangan negara. Pengeluaran rumah tangga untuk bahan bakar berkurang, polusi udara menurun sehingga beban biaya BPJS Kesehatan ikut terpangkas.
Yang paling konkret, subsidi BBM yang saat ini mencapai Rp264 triliun bisa ditekan jika elektrifikasi berjalan sesuai jalur.
"EV adalah sebuah momentum untuk lompatan bagi bangsa Indonesia sehingga kapasitas nasional kita menjadi meningkat dengan cepat. Kita tidak boleh menonton saja, kita juga harus sebagai pemain yang andal dalam menyikapi perkembangan EV di Indonesia," pungkas Moeldoko.
Peringatan Periklindo menempatkan PEVS 2026 bukan sekadar ajang pameran produk, melainkan panggung bagi pemerintah untuk membuktikan kesiapan ekosistem sebelum pasar bergerak lebih jauh.