SOFIFI — Rombongan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dipimpin langsung Pangdam Mayjen TNI Nefra Firdaus, didampingi Danrem 152/Baabullah dan sejumlah pejabat utama Kodam, menyambangi Kantor Gubernur Maluku Utara. Kedatangan mereka diterima Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam pertemuan yang membahas rencana pembangunan Markas Kodam di kawasan Sofifi.
Dalam pertemuan itu, Pangdam memperkenalkan para pejabat Kodam yang turut mendampingi. Pembicaraan kemudian berlanjut ke agenda utama: rencana pembangunan Makodam XXVIII/Moloku Kie Raha yang lokasinya direncanakan berdekatan dengan Kantor Gubernur Maluku Utara.
Pembangunan Makodam disebut sebagai bagian dari penyiapan sarana dan prasarana organisasi. Fasilitas itu nantinya menopang pelaksanaan tugas Kodam dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Maluku Utara.
Selain fungsi pertahanan, markas baru juga diproyeksikan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi menjadi pertimbangan lokasi karena berdekatan dengan kantor gubernur.
Pangdam menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan Makodam masih menyisakan sejumlah persoalan. Yang paling krusial berkaitan dengan status dan keabsahan hak atas lahan yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan.
Karena itu, Kodam membutuhkan koordinasi dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dukungan yang diminta mencakup kejelasan kebijakan serta langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penyelesaian administrasi pertanahan ini dinilai penting agar rencana pembangunan berjalan dengan kepastian hukum. Kodam juga ingin memastikan proyek tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Kasatpol PP Maluku Utara Rachmat Djabir, Plt. Karo Kesra Abdul Karim, serta Kabag Perencanaan Setda Maluku Utara Hariyanto Ishak. Kehadiran pejabat lintas perangkat daerah menunjukkan pembahasan tidak berhenti di level pimpinan.
Melalui pertemuan ini, koordinasi antara Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diharapkan semakin kuat. Fokusnya mencakup penyiapan infrastruktur pertahanan, penyelesaian administrasi pertanahan, serta pembangunan fasilitas Kodam yang terencana dan berkelanjutan.
Bagi warga Sofifi dan sekitarnya, kelanjutan proyek ini bergantung pada seberapa cepat persoalan lahan tuntas. Tanpa kepastian status tanah, tahapan konstruksi belum bisa dimulai meski lokasi sudah mengerucut di kawasan pusat pemerintahan provinsi.