MALUKU UTARA — Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai kesiapan riset, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi penentu utama target pembangunan PLTN pertama Indonesia pada 2032. BRIN menyebut tiga reaktor nuklir dalam negeri—G.A. Siwabessy 30 MW di Serpong, Triga 2000 di Bandung, dan Kartini di Yogyakarta—sebagai bukti penguasaan teknologi yang telah teruji internasional. Target ini menuntut kolaborasi lintas sektor, bukan hanya kerja pemerintah.
Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, memaparkan hal itu dalam Seminar Nasional bertema "PLTN 2032: Siap Dibangun, Siap Dibiayai, Siap Diawasi?". Acara tersebut hasil kolaborasi BRIN, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), dan Majalah Listrik Indonesia. Menurut Ratih, energi nuklir kini bergeser dari sekadar opsi alternatif menjadi enabler utama pencapaian net zero emission.
Ratih menegaskan pembangunan PLTN bukan semata urusan lingkungan. Ada kepentingan menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengamankan daya saing industri nasional di kancah global. "Energi nuklir bukan lagi sekadar opsi alternatif, melainkan menjadi enabler utama untuk mencapai net zero emission," ujar Ratih dalam keterangannya, Rabu (4/11).
Dari sisi infrastruktur riset, BRIN telah memetakan puluhan tapak potensial PLTN di Indonesia. Pemetaan itu dilihat dari kacamata geologi, keekonomian, dan keselamatan. BRIN juga mengoperasikan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagai jaminan perlindungan lingkungan di sisi hilir.
Ratih merujuk tiga fasilitas reaktor yang sudah beroperasi: Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy berdaya 30 MW di Serpong, Reaktor Triga 2000 di Bandung, serta Reaktor Kartini di Yogyakarta. "Tiga fasilitas reaktor milik kita tersebut adalah bukti empiris bahwa penguasaan teknologi, budaya keselamatan, dan operasional reaktor nuklir dalam negeri telah teruji secara internasional," ungkapnya.
Fondasi berikutnya adalah penyiapan ahli dan teknokrat nuklir. BRIN menaruh perhatian besar pada aspek ini karena inovasi teknologi tidak akan berjalan tanpa SDM yang andal dan berkelanjutan. "Penyiapan SDM adalah prioritas terbesar kita saat ini," tutur Ratih.
Ketua Umum HIMNI Djarot Sulistio Winubroto menilai iklim dukungan pemerintah saat ini jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Ia menekankan target 2032 hanya bisa dikejar jika semua pihak bergerak mulai sekarang, bukan menunggu pemerintah sendirian.
"Kami ingin serius hingga 2032, maka harus bergerak mulai sekarang. Tentu saja tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi kita semua harus saling mendukung. Dalam hal ini, HIMNI akan siap sedia untuk bekerja sama, dan tugas kami adalah menyosialisasikan apa itu energi nuklir dan teknologi nuklir secara keseluruhan," ujar Djarot.
Djarot berharap kolaborasi lintas sektor menghasilkan langkah konkret dan terjangkau secara finansial. Baginya, target nasional tidak berhenti pada swasembada pangan, tetapi juga kemandirian energi. "Energi nuklir adalah salah satu opsi bagi Indonesia," pungkasnya.
BRIN menggulirkan sejumlah inisiatif pendukung, mulai dari program beasiswa riset dan pendidikan teknik nuklir lintas universitas. Edukasi kepada generasi muda juga dilakukan lewat ajang Science Festival 2026.
Untuk memperkuat standar kepatuhan regulasi dan pengawasan, BRIN mengakselerasi kolaborasi global dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) serta berbagai negara mitra. Langkah ini menjadi penting karena pembangunan PLTN menuntut kerangka keselamatan yang diakui internasional sejak tahap perencanaan.
Bagi pelaku industri energi dan investor, sinyal yang muncul dari seminar ini jelas: target 2032 tidak hanya soal ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan tapak, pembiayaan, dan SDM. Ketiga faktor itu akan menentukan apakah PLTN pertama Indonesia benar-benar bisa dibangun sesuai jadwal.