Pemkab Kepulauan Sula Matangkan SP2D Online dan KKPD di 2026, Belanja OPD Bakal Nontunai

Penulis: Saiful  •  Jumat, 20 November 2026 | 14:31:01 WIB
Aparatur OPD Kabupaten Kepulauan Sula mengikuti Bimtek Penerapan SP2D Online dan KKPD pada 19–22 November 2026 di Jakarta.

SANANA — Bimbingan teknis (Bimtek) Penerapan SP2D Online dan KKPD diikuti aparatur pengelola keuangan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Sula. Materi yang diberikan mencakup pengoperasian aplikasi, mekanisme verifikasi transaksi, hingga langkah mengantisipasi risiko dalam pelaksanaan transaksi nontunai.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Gina S. Tidore menyebut penerapan kedua sistem sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah membangun tata kelola keuangan yang modern dan bertanggung jawab.

"Penerapan SP2D Online dan KKPD ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan langkah konkret Pemkab Kepulauan Sula dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem digital, potensi kesalahan administrasi maupun keterlambatan pencairan dapat kita tekan semaksimal mungkin," ujar Gina, Jumat (20/11/2026).

Empat Hari di Jakarta, Materi Sampai Simulasi Teknis

Bimtek berlangsung 19–22 November 2026 di The Grand Platinum Hotel, Jakarta. Peserta diminta mengikuti setiap materi dan simulasi teknis selama kegiatan berlangsung.

Menurut Gina, keberhasilan penerapan sistem bergantung pada kesiapan aparatur pengelola keuangan di setiap OPD. Pemahaman teknis yang seragam dinilai menjadi syarat agar sistem dapat dioperasikan secara optimal.

"Kami berharap pasca-Bimtek ini, seluruh pengelola keuangan di masing-masing OPD memiliki pemahaman teknis yang seragam dan siap mengoperasikan sistem ini secara optimal. Dengan demikian, serapan anggaran daerah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran demi mendukung kelancaran pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Sula," katanya.

Yang Berubah di Meja Belanja Daerah

Melalui SP2D Online, Pemkab Kepulauan Sula menargetkan proses pencairan anggaran berlangsung lebih praktis dan efisien. Adapun KKPD diarahkan mengurangi transaksi tunai, memperkuat keamanan pembayaran, serta meningkatkan ketertiban administrasi dan pertanggungjawaban belanja pemerintah.

Gina menambahkan, optimalisasi kedua sistem menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi anggaran sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Pemkab Kepulauan Sula menargetkan digitalisasi transaksi keuangan diterapkan secara optimal di seluruh OPD. Harapannya, setiap belanja pemerintah lebih terkontrol dan program pembangunan maupun pelayanan publik berjalan tepat sasaran.

Bukan Sekadar Ganti Aplikasi

Perpindahan dari pola transaksi konvensional ke pembayaran elektronik disebut pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Sistem digital juga diposisikan sebagai instrumen menekan kesalahan administrasi dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Bagi warga Kepulauan Sula, ujung dari rangkaian ini adalah kecepatan pencairan dana di OPD yang bersinggungan langsung dengan layanan publik. Dengan serapan anggaran yang lebih efektif, program pembangunan diharapkan tidak lagi tertahan di meja administrasi.

Reporter: Saiful
Sumber: publikamalut.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top