MALUKU UTARA — Kementerian Komunikasi dan Digital menyusun pedoman tarif pengantaran barang dan makanan dengan mempertimbangkan biaya risiko, handling, weighting, waktu tunggu, hingga parkir. Aturan ini menjadi turunan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Penyusunannya menunggu sinkronisasi dengan regulasi Kementerian Perhubungan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11). Aspirasi organisasi pengemudi itu menjadi bahan pertimbangan penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
Komdigi menegaskan pengaturan tarif kurir tidak bisa memakai formula yang sama dengan transportasi penumpang. Pengantaran barang punya variabel tambahan yang harus tercermin dalam struktur biaya jasa.
Pemerintah membuka pembahasan empat komponen utama: biaya risiko (risk based), penanganan barang (handling), penimbangan (weighting), serta waktu tunggu dan parkir. Meutya menyebut sebagian komponen sudah masuk pertimbangan awal sebelum audiensi berlangsung.
"Kemkomdigi mengapresiasi masukan yang diberikan. Sebelumnya kami memang sudah mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan termasuk memasukkan biaya handling dan weighting. Termasuk biaya risk based atau risiko. Ini menjadi salah satu masukan dari Bapak-Bapak sekalian," ujar Meutya dalam audiensi tersebut.
Untuk biaya risiko, pemerintah akan menimbang dimensi dan berat barang, nilai barang yang diantarkan, hingga karakteristik khusus yang menuntut penanganan berbeda. "Untuk risiko itu nanti kita lihat apakah dimensi juga kita masukkan di situ. Apakah selain dimensi, berat juga dimasukkan, dan lain-lain. Kemudian ada nilai barang, nanti kita pertimbangkan juga," kata Meutya.
Meutya menekankan karakteristik pengantaran barang dan makanan berbeda dari pengantaran manusia. Kurir membawa barang dengan daya tahan terbatas, termasuk makanan yang punya batas waktu pengiriman. Aktivitas pengantaran juga tidak selalu berlangsung dalam kondisi sama, sehingga biaya tunggu dan parkir perlu dihitung.
"Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia. Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," ujarnya.
Kemkomdigi memegang mandat menyusun pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan. Namun sejumlah komponen penghitungan terkait kewenangan Kementerian Perhubungan, sehingga penyusunannya harus diselaraskan dengan Permenhub.
"Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI," kata Meutya.
Persoalan di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga lain. Dugaan praktik monopoli atau tindakan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, misalnya, akan dibahas bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain," tegasnya.
Aturan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi tersebut mencakup perlindungan bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, dan pengguna layanan transportasi digital.
Bagi pengguna aplikasi dan pelaku usaha kuliner, pedoman tarif ini akan menentukan struktur ongkos kirim ke depan. Bagi investor dan operator platform, kepastian komponen biaya berarti kejelasan skema bagi hasil dengan mitra kurir. Kemkomdigi berharap kebijakan final mampu menyeimbangkan kepentingan pengemudi, platform, UMKM, dan masyarakat.