HALMAHERA TIMUR — Kunjungan kerja yang dilakukan pada Senin (18/5/2026) itu menjadi sinyal keseriusan pemkab dalam memperketat pengawasan sektor tambang. Kehadiran jajaran legislatif dalam rombongan menandakan adanya dukungan politik lintas lembaga untuk agenda ini.
Pembahasan utama pertemuan itu berfokus pada penguatan mekanisme pengawasan tambang di Halmahera Timur. Bupati Ubaid Yakub bersama rombongan mendiskusikan langkah-langkah strategis yang bisa diambil untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan.
Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menjadi mitra strategis pemkab dalam hal ini. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola pertambangan di daerah.
Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di Maluku Utara yang memiliki aktivitas pertambangan cukup intensif. Sejumlah perusahaan tambang beroperasi di wilayah ini, baik untuk komoditas nikel maupun mineral lainnya.
Pembenahan tata kelola sektor pertambangan dinilai mendesak dilakukan. Beberapa persoalan klasik seperti potensi kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban keuangan negara kerap menjadi perhatian publik di daerah.
Kunjungan ke Itjen ESDM bukan sekadar seremonial. Pemkab Halmahera Timur telah menyiapkan sejumlah langkah operasional yang akan diterapkan ke depan.
Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat menyebut bahwa koordinasi antara pemkab dan Kementerian ESDM akan diperkuat. Pertukaran data dan informasi terkait aktivitas tambang di lapangan menjadi salah satu prioritas.
Ketua Komisi III DPRD Haltim yang turut hadir dalam rombongan memastikan dukungan dari sisi legislatif. Pengawasan berbasis DPRD akan diselaraskan dengan kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan pemerintah pusat.
Pembenahan tata kelola tambang di Halmahera Timur pada akhirnya menyasar kepentingan masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menekan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
Selain itu, kepastian hukum bagi perusahaan yang taat aturan juga akan tercipta. Iklim investasi yang sehat di sektor tambang bisa mendorong penerimaan daerah dari pajak dan royalti yang lebih optimal.
Langkah pemkab ini patut diawasi publik. Implementasi dari hasil pertemuan dengan Itjen ESDM akan menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor yang selama ini menjadi primadona ekonomi di Maluku Utara.