TERNATE — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda merinci sederet program strategis yang mulai dijalankan sepanjang tahun 2026, mulai dari bantuan sosial bagi kelompok rentan hingga stabilisasi harga pangan menjelang Iduladha. Hal itu disampaikannya usai kegiatan di Benteng Oranje, Ternate, Senin (25/5).
Melalui Dinas Sosial, Pemprov Malut menyalurkan bantuan aksesibilitas berupa kaki palsu, kursi roda, dan tongkat bagi warga penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan alat musik untuk sejumlah gereja yang rusak akibat gempa bumi.
"Programnya mencakup bantuan kaki palsu, kursi roda, tongkat, paket sembako, beasiswa, pasar murah, hingga pangan gratis menjelang Iduladha," kata Sherly.
Untuk rehabilitasi fisik bangunan gereja, Sherly mengungkapkan anggaran dialokasikan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Proses verifikasi lapangan saat ini masih berjalan dan pekerjaan fisik ditargetkan dimulai bulan depan.
Menjelang Iduladha, Pemprov Maluku Utara memastikan ketersediaan hewan kurban tetap aman. Sherly menyebut daerahnya mendapat Bantuan Presiden sebanyak 11 ekor sapi dengan bobot masing-masing sekitar satu ton. Sebanyak 10 ekor didistribusikan ke kabupaten/kota dan satu ekor untuk tingkat provinsi.
Pemprov juga menyalurkan 100 ekor sapi bantuan daerah secara simbolis ke 100 desa melalui masjid-masjid di wilayah Maluku Utara. "Seluruhnya sudah diterima di daerah masing-masing," ujarnya.
Di sektor ekonomi, harga kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, dan ikan disebut relatif stabil. Namun, Sherly mengakui disparitas harga Minyakita masih terjadi di sejumlah wilayah kepulauan karena keterbatasan infrastruktur.
“Gudang Bulog aktif saat ini baru ada di Ternate dan Halmahera Utara. Ke depan setiap daerah idealnya memiliki gudang sendiri agar distribusi lebih merata,” katanya. Pemprov mengupayakan pengiriman stok berikutnya langsung masuk ke Halmahera Utara untuk memangkas jalur distribusi ke Halmahera Barat.
Sementara itu, mahalnya harga LPG di Maluku Utara dipengaruhi biaya logistik dan minimnya fasilitas pengisian. Saat ini pasokan masih diambil dari Ambon. “Kami juga sedang mengusulkan tambahan rute Tol Laut untuk menekan biaya distribusi,” jelas Sherly.
Di akhir keterangannya, Sherly enggan berkomentar banyak saat ditanya soal isu pelantikan pejabat dan pengisian jabatan kosong di lingkup Pemprov Maluku Utara. Ia hanya menjawab singkat sambil tersenyum, “Nanti tunggu saja kalau sudah waktunya.”