BI Malut dan Pemkab Morotai Sepakati 7 Langkah Konkret Jaga Harga Pangan di Tengah Lonjakan LPG

MOROTAI — Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane memastikan rapat High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar Senin (22/6/2026) tidak berhenti sebagai seremoni. “Pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” tegasnya di Aula Kantor Bupati.

Pertemuan yang mengusung tema “TPID Bersinergi, Inflasi Terkendali” ini dihadiri Kepala Perwakilan BI Maluku Utara Handi Susila, Sekda Muhammad Umar Ali, Ketua DPRD M. Riski, Kepala BPS Samsuldin Rijal, serta jajaran Forkopimda dan pelaku usaha lokal.

Inflasi Mei 2026 Tercatat 0,05 Persen, Tapi Tekanan Mulai Terasa

Handi Susila memaparkan bahwa inflasi Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 tercatat 0,05 persen secara bulanan. Namun, dari dua kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), Kota Ternate justru mengalami deflasi sementara Halmahera Tengah mencatat inflasi. Tekanan utama berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga imbas lonjakan harga LPG nonsubsidi.

Di Pulau Morotai sendiri, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pekan kedua Juni 2026 menunjukkan kenaikan. Komoditas penyumbang utama adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah—barang kebutuhan pokok yang langsung dirasakan ibu-ibu di pasar tradisional.

Tiga Persoalan Klasik Morotai: Logistik Mahal, Pasokan Bergantung Luar, Cold Storage Minim

Forum mengidentifikasi bahwa Morotai, sebagai daerah kepulauan, menghadapi tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kedua, biaya logistik antar-pulau yang mahal, apalagi saat cuaca ekstrem. Ketiga, fasilitas cold storage yang masih terbatas untuk menjaga kualitas komoditas pangan.

“Ini bukan soal baru. Tapi kali ini kita punya peta jalan yang lebih konkret,” ujar Sekda Muhammad Umar Ali.

Tujuh Langkah Darurat yang Disepakati

Pemkab Morotai bersama BI dan seluruh anggota TPID menyepakati langkah-langkah berikut:

• Pasar murah dan operasi pasar diperluas, tidak hanya di ibu kota kecamatan tetapi hingga kampung-kampung terpencil.
• Sidak distribusi dilakukan untuk mencegah penimbunan dan praktik nakal rantai pasok.
• Subsidi transportasi dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) digenjot agar biaya distribusi dari luar daerah bisa ditekan.
• Gerakan Menanam hortikultura di pekarangan rumah didorong sebagai jaring pengaman pangan rumah tangga.
• Kios pangan diperkuat fungsinya sebagai buffer stock di tingkat desa.
• Distribusi beras SPHP dan Minyakita dioptimalkan agar tepat sasaran.
• Bantuan sarana-prasarana bagi petani, nelayan, dan peternak ditingkatkan, termasuk pendampingan teknis.

Kerja Sama Antardaerah Jadi Kunci

TPID juga mendorong penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan wilayah produsen pangan di Maluku Utara. Tujuannya, menjamin ketersediaan pasokan komoditas strategis tanpa harus menunggu harga melambung tinggi di pasar.

Bank Indonesia Maluku Utara berkomitmen memfasilitasi pasar murah dan memberikan asistensi pelaksanaan HLM TPID secara berkala. “Sinergi ini harus terus berjalan, bukan hanya saat harga naik,” kata Handi Susila.

Warga Morotai kini menunggu realisasi di lapangan. Sebab, bagi mereka, harga cabai yang turun artinya uang belanja cukup untuk seminggu.