TIDORE — Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan menggandeng Kementerian Kesehatan dan akademisi untuk merancang program kesehatan yang lebih terarah. Workshop pendampingan tata kelola program kesehatan digelar di Meeting Room Penginapan Visal, Kelurahan Gamtufkange, Kamis (27/8/2026), dengan fokus utama penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk tahun 2027.
Kegiatan ini dihadiri jajaran lintas sektor, mulai dari Dinas Sosial, Bapperida, hingga DP2KBP3A. Sekretaris Dinas Kesehatan, para kepala bidang, tim perencanaan, penanggung jawab program, dan seluruh kepala puskesmas se-Kota Tidore Kepulauan juga turut ambil bagian.
Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan, Dr. Syofyan Saraha, M.Si., menjadi salah satu narasumber. Ia didampingi Gemala Thamrin, S.Farm., Apt., serta Hanz Budi Setiawan Dandel dari Tim Kerja Bangda Kemendagri.
Tim pakar FKM Universitas Airlangga turut mengisi materi, di antaranya Nur Atika, S.K.M., M.P.H., Dr. Firman Suryadi Rahman, S.K.M., M.Epid., dan Dr. Nurul Fitriyah, S.K.M., M.P.H. Mereka memaparkan teknis penyusunan KAK yang berkualitas dan menjawab tantangan kesehatan di wilayah kepulauan.
Syofyan Saraha menegaskan workshop ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia meminta seluruh peserta benar-benar memahami materi agar mampu menyusun kerangka acuan yang jelas dan terukur.
"Kami sangat berharap ke depan Dinas Kesehatan dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain dalam menyusun program prioritasnya. Segala bentuk program yang disusun harus memiliki kerangka acuan yang jelas sehingga penanganan masalah berjalan secara efektif," tegas Syofyan dalam sambutannya.
Menurutnya, penyusunan KAK yang matang menjadi kunci efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pada 2027. Tanpa kerangka acuan yang solid, program berisiko berjalan tanpa arah dan sulit dievaluasi.
Kehadiran Bapperida, Dinas Sosial, dan DP2KBP3A dalam workshop ini menunjukkan perencanaan kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi antar-OPD diperlukan agar program kesehatan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Keterlibatan FKM Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan memperkuat aspek akademis dan regulasi dalam penyusunan program. Pendampingan ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi warga Tidore Kepulauan.