TERNATE — Investasi pertambangan yang mengalir deras ke Maluku Utara harus berdampak nyata bagi masyarakat, terutama putra-putri daerah. Iswan Abubakar menegaskan, investasi bukan momok yang harus ditolak, melainkan instrumen strategis untuk menumbuhkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Namun, ia melontarkan pertanyaan mendasar yang tak boleh dihindari: ketika nikel dan emas Maluku Utara menghasilkan nilai ekonomi besar, apa yang benar-benar diterima masyarakat setempat?
“Kita mendukung investasi dan program pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Tetapi jangan sampai sumber daya alam kita melimpah, industri tumbuh besar, sementara anak-anak Maluku Utara hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Iswan dalam keterangan yang diterima di Ternate, Senin (16/10/2023).
Iswan menilai, pemerintah daerah wajib memastikan putra-putri Maluku Utara memperoleh akses adil untuk masuk dan berkembang di sektor industri pertambangan. Kesempatan itu tak hanya di level pekerja tertentu, tetapi juga menempati posisi profesional dan strategis sesuai kapasitas.
Pemerintah bersama perusahaan perlu membangun program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan keterampilan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri.
“Kalau alasannya anak daerah belum kompeten, maka tugas kita menyiapkan kompetensinya. Jangan jadikan keterbatasan SDM lokal sebagai alasan untuk menutup kesempatan,” ujarnya.
Menurut Iswan, keberhasilan investasi tak cukup diukur dari besarnya modal masuk, nilai produksi, atau pertumbuhan ekonomi. Indikator yang lebih dekat dengan rakyat: berapa banyak anak daerah yang bekerja, berapa banyak pengusaha lokal yang tumbuh, berapa banyak UMKM yang masuk rantai pasok industri, dan seberapa besar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Iswan juga menyoroti peran Pemprov Maluku Utara. Menurutnya, Pemprov harus berani mengawal kepentingan daerah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi.
“Pemerintah daerah jangan hanya hadir ketika investor datang. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian, ketika tenaga kerja lokal membutuhkan kesempatan, dan ketika pengusaha lokal ingin masuk dalam rantai ekonomi industri,” katanya.
Pemerintah tidak boleh berseberangan dengan investor maupun masyarakat. Pemerintah harus menjadi jembatan yang memastikan kepentingan investasi, pembangunan nasional, dan kepentingan masyarakat berjalan beriringan.
“Investor kita hormati. Program pemerintah pusat kita dukung. Tetapi rakyat Maluku Utara juga harus kita bela. Tiga kepentingan ini harus berjalan bersama,” tegasnya.
Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, Iswan mengingatkan, kekayaan alam tidak otomatis menyejahterakan rakyat jika tata kelolanya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita kaya tambang, tetapi miskin kesempatan. Jangan sampai kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi anak-anak kita justru mencari pekerjaan jauh dari daerahnya sendiri,” ujarnya.
Ia mendorong aktivitas pertambangan memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Mulai dari transportasi, jasa, perdagangan, UMKM, koperasi hingga sektor pendukung industri harus mendapat ruang. Dengan demikian, manfaat investasi tidak hanya berputar di kawasan tambang, tetapi mengalir ke berbagai lapisan masyarakat.
Iswan menegaskan, dukungan terhadap agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto harus diwujudkan melalui kebijakan nyata di daerah. Maluku Utara, kata dia, memiliki posisi strategis dalam agenda industrialisasi nasional karena kekayaan mineralnya.
Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk membangun SDM Maluku Utara, bukan sekadar meningkatkan eksploitasi sumber daya alam.
“Kita ingin Maluku Utara menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Tetapi jangan hanya menjadi lumbung sumber daya alam. Kita harus menjadi daerah yang masyarakatnya ikut menikmati hasil pembangunan,” kata Iswan.
Ia pun meminta Pemprov Maluku Utara tampil lebih berani, proaktif, dan terukur dalam mengawal investasi. Bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan seluruh rantai ekonominya berdampak luas bagi kesejahteraan warga.