TERNATE — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara menjaring 280 peserta dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Pasar Modal Syariah di Bela Hotel Ternate. Para peserta berasal dari pihak manajemen, Bank Indonesia, mahasiswa, hingga pelajar.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan pasar modal berbasis syariah di tengah pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat.
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengungkapkan tingkat literasi pasar modal syariah di provinsi ini baru mencapai 10,94 persen. Angka tersebut menempatkan Maluku Utara di peringkat ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia.
“Karena itu, kegiatan hari ini dinilai sangat penting untuk mendorong pendalaman pasar modal dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia,” jelas Adi dalam sambutannya.
Sarbin Sehe menegaskan bahwa edukasi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak terjebak pada skema investasi bodong yang marak beredar. Ia mengingatkan pentingnya pemahaman utuh sebelum memutuskan berinvestasi.
“Investasi bukan hanya sekadar bagaimana kita memperoleh keuntungan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kita memperoleh pemahaman secara utuh mengenai investasi,” ujar Sarbin.
Menurutnya, pengembangan literasi pasar modal syariah di Maluku Utara memiliki nilai strategis karena sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi. Ia meminta seluruh pihak membangun gerakan bersama dalam menyampaikan edukasi yang akurat dan terpercaya.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang keliru dan kemudian mengalami kerugian,” tuturnya.
Melalui TOT ini, OJK menargetkan lahirnya tenaga edukator yang mampu menyebarluaskan wawasan investasi syariah secara lebih luas, khususnya kepada generasi muda. Adi berharap mahasiswa dan pelajar yang terlibat dapat melihat investasi syariah secara positif.
“Kami berharap generasi muda saat ini dapat melihat investasi syariah dengan baik dan positif ke depan,” ucap Adi.
Adi menekankan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, OJK, atau Bank Indonesia. Ia meminta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk mendorong pemahaman keuangan yang lebih merata di Maluku Utara.