TERNATE — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate mencatat kenaikan harga yang cukup dalam pada komoditas cabai di pasar umum, per 1 September 2026. Harga cabai rawit di Pasar Sayur, Pasar Inpres Bastiong, dan Pasar Dufa-Dufa tercatat naik dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu per kilogram.
Kenaikan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan komoditas lain yang dipantau pada pekan pertama September 2026.
Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga mengalami gejolak. Berdasarkan data Disperindag, cabai keriting naik dari Rp 90 ribu menjadi Rp 120 ribu per kilogram, atau meningkat 33,33 persen.
Kedua komoditas ini tercatat sebagai penyumbang inflasi harga pangan terbesar dalam periode pemantauan tersebut.
Disperindag Kota Ternate juga mencatat kenaikan pada hasil perkebunan. Harga fuli pala naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 310 ribu per kilogram atau sebesar 3,33 persen. Sementara itu, harga kakao atau cokelat meningkat dari Rp 80 ribu menjadi Rp 85 ribu per kilogram atau naik 6,25 persen.
Kenaikan ini terjadi di sela-sela aktivitas perdagangan komoditas perkebunan yang biasanya bergejolak mengikuti musim panen.
Meski harga cabai dan rempah-rempah naik, kondisi kebutuhan pokok masyarakat relatif aman. Dari 11 komoditas yang mencakup 51 jenis bahan kebutuhan pokok yang dipantau, tidak ada komoditas lain yang mengalami fluktuasi harga.
Hal yang sama terjadi pada sektor bahan bangunan. Seluruh 65 jenis bahan bangunan dari delapan komoditas yang diawasi tercatat tidak mengalami perubahan harga pada periode 1 September 2026.
Disperindag memastikan bahwa komoditas hasil peternakan dan perikanan, serta bahan bakar minyak (BBM), relatif stabil selama periode pemantauan. Tidak ada lonjakan harga yang signifikan di ketiga sektor tersebut.
Data ini menunjukkan bahwa kenaikan harga pada awal September 2026 lebih terkonsentrasi pada komoditas tertentu, khususnya cabai dan dua jenis hasil perkebunan.
Disperindag Kota Ternate menyatakan akan terus melakukan pemantauan perkembangan harga di sejumlah pasar utama sebagai bagian dari pengawasan kondisi harga kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan lebih lanjut yang dapat membebani daya beli warga.