SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman tentang investasi syariah di tengah masih rendahnya tingkat literasi keuangan daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), angka literasi keuangan di provinsi ini baru mencapai 10,94 persen.
Angka tersebut menempatkan Maluku Utara di posisi ke-20 dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian ini masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 13,24 persen.
Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius. Ia menilai penguatan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kebutuhan mendesak agar pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan meningkat.
“Tercatat 10,94 persen, tidak terlalu tinggi dibandingkan secara nasional 13,24 persen sehingga dari 38 provinsi di Indonesia, Maluku Utara menempati posisi ke-20,” kata Adi dalam kegiatan yang digelar di Bela Hotel.
Adi menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, OJK, ataupun Bank Indonesia. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memperluas edukasi mengenai sektor jasa keuangan dan investasi.
Kegiatan TOT yang diikuti sekitar 280 peserta tersebut menghadirkan unsur dari pihak manajemen, Bank Indonesia, mahasiswa, hingga pelajar. Pelatihan ini dirancang untuk mencetak tenaga pelatih yang mampu menyebarluaskan pemahaman pasar modal syariah ke masyarakat luas.
Wagub Sarbin Sehe mengapresiasi langkah OJK Maluku Utara yang menggelar kegiatan edukasi tersebut. Ia berharap sosialisasi literasi keuangan dilakukan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, sebab masyarakat membutuhkan informasi investasi yang akurat dan dapat dipercaya.
“Pengembangan literasi pasar modal syariah di Malut sangat dinilai strategis karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Sarbin.
Menurut dia, investasi tidak semata-mata berkaitan dengan keuntungan. Masyarakat perlu memiliki pemahaman utuh mengenai produk dan risiko sebelum mengambil keputusan finansial.
“Investasi tidak hanya soal sekadar memperoleh keuntungan, tetapi aspek mendasarnya ialah bagaimana kita memperoleh pemahaman secara utuh mengenai investasi,” tuturnya.
Edukasi pasar modal syariah dinilai strategis karena mampu membekali masyarakat dalam membedakan instrumen investasi yang legal dan sesuai prinsip syariah dari tawaran investasi ilegal. Maraknya kasus investasi bodong di berbagai daerah menjadi alasan penguatan literasi semakin penting.
Adi Surahmat berharap pemahaman yang diperoleh para peserta TOT dapat diteruskan kepada masyarakat melalui edukasi yang lebih luas. Generasi muda diharapkan mampu melihat investasi syariah sebagai peluang yang baik dan positif ke depan.
“Semoga melalui kegiatan hari ini dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusif keuangan kepada seluruh masyarakat di Maluku Utara,” ungkapnya.
Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi untuk menekan kesenjangan literasi keuangan antara Maluku Utara dengan rata-rata nasional, sekaligus melindungi masyarakat dari jeratan investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.