TERNATE — Kepala sekolah yang gagal mengelola anggaran untuk memperbaiki fasilitas pendidikan akan dievaluasi, bahkan berpotensi dicopot dari jabatannya. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan hal itu di hadapan para kepala SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara dalam rapat koordinasi pendidikan provinsi.
Setiap tahun, sekitar Rp700 miliar dari total APBD Rp2,8 triliun dialokasikan untuk sektor pendidikan. Dari jumlah itu, sekitar Rp180 miliar diperuntukkan bagi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan BOSDA.
Sherly mengaku menemukan sejumlah persoalan fasilitas saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah satuan pendidikan. Mulai dari kipas angin dan proyektor yang hanya tersedia satu-dua unit, lampu rusak yang dibiarkan berbulan-bulan, toilet tersumbat, hingga ruang UKS yang tidak dimanfaatkan.
Temuan paling mencolok, ada sekolah yang mengelola dana BOSP lebih dari Rp1 miliar per tahun. Namun fasilitas lapangan basketnya masih dalam kondisi berlubang dan rusak.
“Bagi saya, laporan BOSP yang 100 persen lengkap secara administratif tidak ada artinya jika saat disidak sekolahnya masih rusak. Fokus kita ke depan adalah hasil,” tegas Sherly.
Capaian literasi dan numerasi siswa di Maluku Utara masih berada di angka 36. Angka itu menjadi dasar pemerintah daerah mendorong sistem penghargaan dan evaluasi berbasis mutu pendidikan.
Kepala sekolah yang mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa akan mendapat apresiasi. Sebaliknya, kepala sekolah yang tidak menunjukkan peningkatan akan dievaluasi.
“Kalau skor literasi dan numerasi naik, Standar Pelayanan Minimal kita ikut naik. Anak-anak Maluku Utara akan lebih mudah menembus sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, IPDN, serta universitas terbaik,” ujarnya.
Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmen pembebasan biaya pendidikan. Sejak 2025, uang komite dari orang tua siswa telah dihapus dan pembiayaannya disubsidi melalui BOSDA.
Pembenahan fasilitas sekolah juga terus berjalan. Pada 2025, sebanyak 68 sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB menyelesaikan rehabilitasi melalui anggaran Pemprov dengan total Rp53 miliar.
Melalui anggaran APBN, sebanyak 75 sekolah juga telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp92 miliar.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Direktur SMA Kemendikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, para kepala balai termasuk BPMP, KGTK, dan Balai Bahasa Maluku Utara, serta para kepala sekolah dan tenaga pendidik.