MALUKU UTARA — Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan kualitas pelayanan publik menjadi parameter utama penilaian kinerja seluruh direksi BUMN, bukan sekadar capaian finansial. Penegasan itu disampaikan menyusul persaingan bisnis yang makin ketat dan tuntutan masyarakat terhadap layanan perusahaan pelat merah.
Dony Oskaria, yang juga menjabat Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, menyatakan orientasi bisnis BUMN tidak boleh lagi hanya berfokus pada laba. Menurutnya, kemampuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja direksi perusahaan pelat merah.
Pernyataan itu disampaikan Dony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa parameter penilaian direksi BUMN selama ini dinilai terlalu berat pada pencapaian finansial semata.
Dony menilai kualitas pelayanan menjadi faktor penentu dalam memenangkan persaingan bisnis sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan. BUMN, katanya, harus mampu memberikan layanan terbaik untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.
"Orang yang memenangkan persaingan adalah orang yang memberikan pelayanan yang baik," ujar Dony.
Ia menjelaskan, pelayanan yang berkualitas berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha atau business continuity. Karena itu, setiap BUMN dituntut beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat.
"Kita tidak lagi hidup di zaman 20 tahun yang lalu, ketika kita tidak memiliki kompetitor. Kita tidak bisa main-main dengan pelayanan," ujarnya.
Dony menegaskan, direksi BUMN perlu menjadikan pelayanan sebagai bagian penting dalam strategi perusahaan. Orientasi bisnis tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian finansial, tetapi juga pada pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan BUMN.
Menurutnya, parameter utama bagi seluruh direksi BUMN adalah seberapa besar mereka mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. "Parameter bagi seluruh direksi BUMN bagi saya adalah seberapa besar mereka mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, tidak hanya finansial," ujar Dony.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Kementerian BUMN dan Danantara akan memperluas indikator penilaian kinerja direksi. Selama ini, penilaian direksi BUMN umumnya bertumpu pada rasio keuangan seperti laba bersih, pendapatan, dan pengembalian aset.
Dengan penekanan baru ini, direksi BUMN dituntut menyeimbangkan target finansial dengan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat — mulai dari pelanggan listrik PLN, nasabah bank Himbara, hingga pengguna layanan transportasi dan energi.
Bagi publik, perubahan orientasi ini berpotensi mendorong perbaikan layanan di sektor-sektor yang selama ini dikeluhkan, seperti antrean layanan, kecepatan respons pengaduan, dan kualitas infrastruktur. Bagi investor, arah kebijakan ini menegaskan bahwa keberlanjutan jangka panjang BUMN tidak semata diukur dari kinerja kuartalan.