TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melakukan koordinasi lintas OPD untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan dan distribusi pangan, terutama akibat perubahan kondisi cuaca. Sarbin menyebut koordinasi itu sudah dijalankan secara maksimal bersama dinas terkait.
"Kemarin saya juga sudah melakukan koordinasi maksimal dengan teman-teman OPD," ujar Sarbin dalam forum ekonomi daerah tersebut.
Selain pasokan, Wagub meminta OPD memperkuat fasilitas distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Tujuannya agar produksi masyarakat, termasuk kelompok produsen kecil, terserap pasar dan ikut memenuhi kebutuhan pangan daerah.
Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila memaparkan inflasi Maluku Utara pada Oktober 2026 sebesar 6,18 persen secara tahunan. Inflasi kumulatif mencapai 4,93 persen.
Tekanan inflasi terutama berasal dari komoditas hortikultura: tomat, cabai merah, cabai rawit, dan ketimun. Lonjakan harga kelompok ini menjadi penyumbang terbesar kenaikan indeks harga konsumen daerah.
Bank Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota memperkuat program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sepanjang Oktober 2026, Gerakan Pangan Murah dilaksanakan 57 kali untuk menjaga keterjangkauan harga.
Penguatan pasokan juga ditempuh lewat kerja sama antardaerah dengan mendatangkan tujuh ton cabai dari Malang. Komoditas itu didistribusikan untuk kebutuhan warga di Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
Di sisi produksi, ketahanan pangan lokal didorong melalui urban farming bersama Tim Penggerak PKK dan sejumlah pondok pesantren di Ternate dan Tidore. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai dan sayuran.
Handi menekankan pengendalian inflasi perlu diarahkan pada penguatan produksi dan ketahanan pangan lokal serta diversifikasi sumber pasokan. Menurutnya, langkah itu penting menjelang Nataru ketika permintaan komoditas pangan berpotensi meningkat.
Kondisi cuaca juga berisiko mengganggu produksi dan kelancaran distribusi. Karena itu, koordinasi lintas sektor, penguatan distribusi, Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, dan pengembangan produksi lokal dijalankan berbarengan.
Pemprov Maluku Utara bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota akan melanjutkan pemantauan harga dan stok pangan hingga periode Nataru. OPD terkait diminta melaporkan perkembangan pasokan secara berkala.