TERNATE — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir menyatakan teguran akan diberikan kepada OPD yang usulan Pokir-nya sudah masuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi belum dijalankan. Pokir dinilai sebagai permintaan langsung warga yang disampaikan lewat reses, rapat dengar pendapat, dan kunjungan daerah pemilihan.
"Pokir ini merupakan aspirasi dan permintaan langsung dari masyarakat yang disampaikan kepada OPD untuk dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing. Jika ada yang belum berjalan, akan kita berikan teguran agar ke depan hal serupa tidak terulang kembali," kata Samsuddin, Kamis malam, 12 November 2026.
Banggar, Komisi, dan TAPD Duduk Satu Forum
Rapat konsultasi mempertemukan Badan Anggaran, pimpinan komisi, pimpinan fraksi, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Sebelumnya, pembahasan serupa sudah digelar antara masing-masing komisi dan mitra kerja di OPD.
"Sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat antara komisi dan mitra kerjanya di masing-masing OPD. Namun, agar aspirasi ini terdengar langsung secara bersama-sama, malam ini kita pertemukan langsung Banggar, komisi, dan pimpinan fraksi dengan TAPD dalam satu forum," ujarnya.
Forum bersama itu dimaksudkan menyelaraskan usulan legislatif dengan program pemerintah daerah. Sejumlah kepala OPD hadir, antara lain dari Bappeda, PUPR, Perkim, Nakertrans, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, serta Perindag.
Empat Tahap Sebelum Pokir Masuk Dokumen Anggaran
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat hingga penyesuaian usulan Pokir dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD. Usulan juga harus selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Sebelum masuk dokumen perencanaan dan penganggaran, usulan Pokir melewati tahapan penghimpunan, pemasukan data, verifikasi, sinkronisasi, hingga pengintegrasian. Tahapan ini menentukan apakah aspirasi warga benar-benar dapat dieksekusi OPD atau berhenti di dokumen.
APBD Induk 2027 Ditargetkan Sah 30 November 2026
Pemprov dan DPRD Maluku Utara juga membahas penyusunan APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Samsuddin menyebut pengesahan anggaran direncanakan pada 30 November 2026.
Dengan sisa waktu yang ada, pembahasan anggaran akan dimaksimalkan sebelum masuk tahapan pengesahan. Bagi warga, tenggat itu menjadi penanda apakah usulan Pokir dari daerah pemilihan masing-masing benar-benar masuk struktur belanja daerah atau hanya menjadi catatan di forum konsultasi.