MALUKU UTARA — Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji menargetkan UMKM kuliner, akomodasi, dan ritel sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal di tengah dominasi hilirisasi nikel yang menyumbang 54% dari 62% aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah menilai permintaan dari lebih dari 82 ribu karyawan menjadi pasar yang belum tergarap optimal.
Ikram menyampaikan hal tersebut usai Forum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (20/11). Forum itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dirancang sebagai ruang bertukar gagasan bagi para pemimpin daerah.
Menurut Ikram, struktur ekonomi Halmahera Tengah saat ini sangat bergantung pada aktivitas hilirisasi nikel. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun lini ekonomi lain yang lebih dekat ke masyarakat.
"Kalau kontribusi 54 persen tadi dari 62 persen adalah hilirisasi nikel, maka pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dari usaha ekonomi lokal seperti UMKM," ujar Ikram.
Ikram menyebut kebutuhan pangan dari pekerja di kawasan industri menjadi peluang paling nyata bagi UMKM setempat. Jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 82 ribu orang menciptakan permintaan harian yang besar.
"Ada karyawan lebih dari 82 ribu, dan ini membutuhkan makanan, sehingga untuk UMKM lokal itu pada kuliner," terangnya.
Pemerintah kabupaten memprioritaskan sektor makanan dan minuman karena hambatan masuknya relatif rendah. Pelaku usaha mikro bisa langsung terlibat tanpa perlu modal besar atau lahan luas.
Selain kuliner, Ikram menyoroti pertumbuhan penginapan dan ritel modern di wilayahnya. Kedua sektor itu dinilai tumbuh cukup tinggi seiring bertambahnya aktivitas ekonomi dan arus pendatang.
"Kita juga lihat pertumbuhan penginapan, hotel juga cukup tinggi, ritel modern juga tinggi, maka ini sudah terlihat nyata bahwa pergerakan ekonominya sangat cepat sekali," ungkap Ikram.
Dia menegaskan pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah selama dua tahun terakhir sudah riil dan terasa. Namun, capaian itu perlu diimbangi dengan menjaga tingkat kesejahteraan rakyat agar tidak terjadi ketimpangan.
Hilirisasi nikel memang menggenjot pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Persoalannya, nilai tambah dari rantai industri itu sebagian besar mengalir ke pelaku usaha besar dan pemasok dari luar daerah.
UMKM lokal yang tidak terhubung ke rantai pasok tambang berisiko hanya jadi penonton. Karena itu, pemerintah daerah mendorong sektor jasa dan konsumsi sebagai jalur pemerataan manfaat ekonomi.
Strategi ini sejalan dengan agenda forum yang menyasar kawasan timur Indonesia agar tumbuh mandiri dan sejahtera, sejalan dengan semangat "Daerah Kuat Indonesia Berdaulat".
Bagi pelaku UMKM di Halmahera Tengah, sinyal dari pemerintah daerah membuka peluang kemitraan dengan kawasan industri. Pasokan makanan siap saji, katering, hingga kebutuhan harian pekerja menjadi ceruk yang bisa diisi usaha kecil.
Investor di sektor ritel dan perhotelan juga mendapat indikasi bahwa pertumbuhan permintaan lokal berlanjut. Namun, pemerintah daerah belum memerinci insentif fiskal atau program pendampingan yang akan diberikan kepada UMKM.
Ikram menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus berdampak langsung ke masyarakat. Tanpa pemerataan, ledakan ekonomi dari nikel hanya akan tercatat di statistik tanpa mengubah kesejahteraan warga di sekitar tambang.