HALTIM — Kota Ternate menjadi satu-satunya daerah di Maluku Utara yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sendiri. Sembilan kabupaten lainnya, termasuk Halmahera Timur, mengikuti penuh Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara.
UMP Maluku Utara 2026 sebesar Rp 3.510.240 per bulan, naik 3 persen atau Rp 102.240 dari tahun sebelumnya Rp 3.408.000. Penetapan tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 524/KPTS/MU/2025 yang ditandatangani Gubernur Sherly Tjoanda di Sofifi pada 23 Desember 2025.
Mengapa Halmahera Timur Belum Punya UMK Sendiri
Alman Hi. Hafis, Anggota Serikat Pekerja Halmahera Timur, menilai lambannya pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) berdampak langsung pada kebijakan pengupahan di daerah. Depekab adalah forum tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan pakar untuk memberi saran teknis kepada kepala daerah.
Desakan itu disampaikan Alman pada Selasa (17/11/2026) usai memberikan paparan materi terkait hak-hak buruh di Bella Hotel, Ternate.
"Ini penting, dinamika biaya hidup dan kondisi perekonomian di Halmahera Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain di Maluku Utara," ucap Alman.
Ribuan Pekerja di Kawasan Industri Buli
Di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Maba dan Buli berdiri Kawasan Industri Buli yang digerakkan PT Feni Haltim (FHT), joint venture ANTAM dan konsorsium CBL-BRUNP. Ribuan pekerja konstruksi dan tambang nikel menggantungkan hidup di sana.
PT FHT menegaskan seluruh karyawan langsungnya menerima upah di atas UMP Maluku Utara. Perusahaan juga mewajibkan seluruh kontraktor membayar upah sesuai UMP, mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta mematuhi jam kerja sesuai UU Cipta Kerja.
Kenaikan UMP 2027 dan Harapan Buruh
Untuk 2027, UMP Maluku Utara naik dari Rp 3.510.240 menjadi Rp 3.650.650, bertambah Rp 140.410. UMP Sektoral naik 3,99 persen menjadi Rp 3.869.908.
Kenaikan itu melegakan buruh Halmahera Timur, tetapi mereka berharap lebih. Alman menegaskan daerah tambang ini perlu Dewan Pengupahan sendiri agar upah tidak lagi sekadar mengikuti angka provinsi, melainkan benar-benar mencerminkan biaya hidup setempat.