HALMAHERA TIMUR — Koordinator Lapangan APMP-MU, Riswan W. Matapure, menyebut pihaknya tidak akan diam selama ruang hidup warga dan kelestarian lingkungan diduga terancam aktivitas pertambangan. Bagi organisasi ini, persoalannya tidak berhenti pada urusan investasi. Ada hak masyarakat dan masa depan generasi Halmahera Timur yang menurut mereka dipertaruhkan.
Riswan menyampaikan sikap itu dalam pernyataan yang disebarkan menjelang aksi.
"Jangan sampai atas nama investasi dan kepentingan perusahaan, hak-hak masyarakat justru dikorbankan. Kekayaan alam Halmahera Timur bukan untuk dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menuntut keadilan ekologis dan keberpihakan negara kepada rakyat," tegas Riswan W. Matapure, Koordinator Lapangan APMP-MU.
Dua Tuntutan APMP-MU kepada ANTAM dan Menteri ESDM
Dalam aksi nanti, APMP-MU membawa dua tuntutan utama:
- Menolak tegas kehadiran dan seluruh aktivitas pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kecamatan Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Aktivitas itu mereka duga mengancam ruang hidup masyarakat dan hak-hak warga serta menimbulkan persoalan ekologis.
- Mendesak Menteri ESDM RI segera mengevaluasi dan meninjau ulang seluruh izin operasi pertambangan PT ANTAM di Wasile Utara. Mereka juga meminta dugaan pelanggaran hukum dan konflik agraria diusut secara transparan.
Mengapa Kementerian ESDM Jadi Sasaran Desakan?
Menurut Riswan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika muncul dugaan persoalan lingkungan dan konflik agraria di wilayah tambang. Kementerian ESDM, katanya, harus mengambil langkah konkret, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan normatif tanpa penyelesaian yang jelas.
APMP-MU menilai kekayaan alam semestinya menjadi sumber kesejahteraan warga. Mereka tidak ingin hasil tambang justru menyisakan persoalan ekologis, ketidakpastian hak atas tanah, dan ancaman bagi kehidupan masyarakat.
Aksi Disebut Damai dan Mengacu pada UU Penyampaian Pendapat
APMP-MU memastikan demonstrasi berlangsung damai dan tertib. Mereka menyebut aksi itu sebagai penyampaian aspirasi terbuka yang konstitusional, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pernyataan sikap APMP-MU belum disertai tanggapan dari PT ANTAM maupun Kementerian ESDM. Organisasi ini menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada evaluasi, transparansi, dan langkah nyata dari perusahaan maupun pemerintah.