TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengoperasikan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu tanpa perlu repor mengurus administrasi berlapis. Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan, pemegang KTP Maluku Utara kategori desil 1 hingga 5 bisa langsung mengakses layanan rumah sakit dengan mendaftarkan BPJS Kesehatan saat dibutuhkan.
Program ini diluncurkan di Benteng Oranje, Ternate, pada Senin (25/5/2026). Sherly menyebut status UHC prioritas yang telah diraih membuat biaya pengobatan masyarakat miskin ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial.
Warga tidak perlu lagi khawatir soal biaya pendaftaran BPJS Kesehatan di muka. Sherly menjelaskan, sistem yang dibangun memungkinkan masyarakat mengaktifkan kepesertaan BPJS langsung di fasilitas kesehatan saat membutuhkan perawatan.
"Kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Maluku Utara. Artinya, semua pemegang KTP Maluku Utara dari kategori desil 1 sampai 5, seluruh biaya pengobatannya dijamin bersama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial," ujar Sherly dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman malutprov.go.id.
Sherly memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai sigap menangani warga rentan. Ia menyebut penyaluran santunan kematian hingga bantuan bagi warga sakit sudah berjalan tanpa hambatan berarti.
"Terima kasih kepada tim Dinas Sosial yang telah bergerak cepat. Mulai dari penyaluran santunan bagi keluarga yang berduka hingga penanganan cepat warga yang sakit, semua dapat teratasi dengan baik," kata Sherly.
Dalam pidatonya, Sherly menekankan bahwa program bantuan sosial harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar acara seremonial. Ia meminta jajarannya hadir memberikan solusi konkret bagi warga yang kesulitan.
"Hadir bukan cuma untuk mendata atau hadir di dalam lembar laporan saja, tetapi kita hadir untuk memberikan solusi nyata. Tugas kita adalah meringankan beban hidup mereka, memulihkan harapan yang mungkin hampir hilang, dan memberikan pesan kuat bahwa mereka tidak berjuang sendirian," tegas Sherly.
Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan setelah sebelumnya Sherly menyalurkan 100 ekor sapi kurban ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Dengan jaminan kesehatan berbasis KTP ini, Pemprov menargetkan tidak ada lagi warga miskin yang menunda berobat karena alasan biaya.