HALTIM — Sejumlah paket belanja di lingkungan DPRD Halmahera Timur menjadi sorotan setelah nilai anggarannya dinilai tidak wajar dan elitis. Item yang mencuat antara lain sewa kendaraan dinas perorangan khusus pimpinan legislatif sebesar Rp780 juta, busana muslim Rp800 juta, hingga lemari arsip 6 pintu dengan total Rp7.818.000.000.
Belanja Lemari Rp7,8 Miliar: Berapa Harga per Unit?
Pengadaan lemari arsip 6 pintu itu mencakup sekitar 400 unit. Jika dihitung kasar, nilai per unit mencapai puluhan juta rupiah. Publik mempertanyakan kewajaran harga satuan dan menduga adanya pembengkakan anggaran dalam pengadaan furnitur kantor.
Tak hanya itu, pengadaan meja staf 3 laci ukuran 150 x 80 x 75 menelan anggaran Rp7.169.073.750. Nilai sebesar itu untuk meubelair kantor dinilai perlu diaudit secara terbuka demi memastikan kesesuaian spesifikasi dan harga pasar.
Interior Ruang Ketua DPRD Haltim Rp977 Juta
Pekerjaan interior ruang Ketua Kantor DPRD II dengan nilai Rp977 juta juga menjadi perhatian serius. Anggaran yang hampir menyentuh Rp1 miliar untuk satu ruang pimpinan dinilai terlalu mewah dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi di tengah keterbatasan infrastruktur dan layanan publik.
Sejumlah kalangan menilai pengeluaran untuk kendaraan dinas mewah bagi unsur pimpinan legislatif berpotensi memicu kecemburuan sosial. Terlebih, masih terdapat persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan dasar warga di sejumlah wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang belum terpenuhi secara optimal.
Desakan Audit dari BPK hingga Aparat Penegak Hukum
Publik mendesak aparat pengawasan internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga aparat penegak hukum untuk melakukan audit mendalam terhadap seluruh paket pengadaan tersebut. Langkah ini dinilai perlu untuk memastikan tidak terjadi mark-up anggaran maupun penyalahgunaan keuangan daerah.
Harapan masyarakat, belanja daerah ke depan lebih diarahkan pada sektor prioritas yang langsung menyentuh kepentingan warga luas. Bukan pada pengeluaran elitis dan konsumtif di lingkungan birokrasi maupun legislatif.
