TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan diri siap mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang baru saja dicanangkan secara resmi untuk Provinsi Maluku Utara. Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa akurasi data dari lapangan menjadi syarat mutlak agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan tidak meleset dari kebutuhan warga.
“Saya berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan memberikan data yang valid dan akurat, sehingga ke depan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Muhammad Sinen dalam kegiatan pencanangan di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis malam.
Muhammad Sinen tidak hanya berbicara soal partisipasi warga. Ia secara spesifik memerintahkan seluruh jajaran pemerintah kota hingga tingkat kelurahan dan desa untuk turun tangan mendukung petugas sensus di lapangan.
“Seluruh camat, lurah, kepala desa beserta perangkatnya wajib bersinergi dengan petugas lapangan, memberikan kemudahan akses, serta mendukung kelancaran kerja petugas BPS demi kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Tidore Kepulauan, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi dengan BPS setempat. Langkah ini ditempuh untuk memastikan data yang terkumpul terbebas dari kendala teknis maupun administrasi yang bisa mengganggu kualitas hasil sensus.
Pencanangan SE2026 di Maluku Utara ini menjadi momen penting. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung dalam acara tersebut menyebut bahwa struktur ekonomi provinsi ini tengah mengalami pergeseran signifikan. Sektor pertanian dan rempah-rempah mulai bergeser ke industri pengolahan nikel, ditopang oleh pariwisata dan perikanan yang terus tumbuh.
“SE2026 juga dirancang untuk menangkap perubahan pola aktivitas ekonomi modern, termasuk meningkatnya transaksi digital dan ekonomi daring yang selama ini belum terekam secara optimal,” ujar Amalia dalam sambutannya.
Pemukulan tifa menjadi simbol dimulainya pelaksanaan SE2026 di daerah, dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos serta para bupati dan wali kota se-provinsi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pendataan ini diharapkan tidak sekadar menjadi rutinitas statistik. SE2026 diproyeksikan menjadi fondasi penting untuk memastikan arah pembangunan ekonomi Maluku Utara berjalan lebih terukur dan berbasis data yang kuat.
Bagi Kota Tidore Kepulauan, hasil sensus ini akan menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan yang menyentuh langsung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku ekonomi informal yang selama ini mungkin luput dari pendataan.