MOROTAI — Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menegaskan forum HLM TPID tidak boleh berhenti pada diskusi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang langsung dijalankan di lapangan.
“Forum High Level Meeting ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat segera diimplementasikan dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio dalam sambutannya.
Morotai menghadapi tantangan struktural yang khas. Sebagai daerah kepulauan, pasokan barang sangat bergantung dari luar wilayah. Biaya distribusi antarpulau tinggi, dan cuaca kerap mengganggu jalur transportasi laut.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu kedua Juni 2026 menunjukkan inflasi Morotai sebesar 0,44 persen. Angka ini masih terkendali dibanding daerah lain di Maluku Utara, tetapi komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah tetap menjadi pemicu.
Kenaikan harga BBM non-subsidi serta keterbatasan pasokan pangan dari luar daerah turut memperberat tekanan inflasi di wilayah ini.
TPID Morotai bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah strategis. Pertama, pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkala. Kedua, penguatan Kios Pangan agar distribusi lebih merata.
Ketiga, optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita. Keempat, gerakan menanam komoditas hortikultura untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar. Kelima, penguatan produksi pangan lokal.
Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan produktivitas petani, nelayan, dan peternak. Caranya melalui penyediaan sarana-prasarana, pendampingan, serta kerja sama antardaerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis.
Dalam forum tersebut, sejumlah tantangan turut dibahas. Keterbatasan fasilitas rantai dingin atau cold storage menjadi salah satu kendala utama. Tingginya biaya distribusi antarpulau dan ketergantungan pasokan dari luar daerah juga masih menghantui.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Pulau Morotai. Dukungan difokuskan pada penguatan kapasitas TPID dan program pengendalian inflasi daerah.
Melalui HLM TPID Tahun 2026 ini, Pemkab Pulau Morotai menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Targetnya, inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.