TERNATE — BPS Maluku Utara mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung serentak di Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kepala BPS Malut, Simon Sapary, menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu.
Simon menjelaskan, sensus ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pendataan akan menjangkau semua skala usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga usaha besar.
“Data yang akurat tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengembangan ekonomi,” ujar Simon dalam sambutannya.
Simon mengakui bahwa tanpa dukungan dan keterbukaan informasi dari publik, BPS akan kesulitan menghasilkan data ekonomi yang mencerminkan kondisi faktual di Maluku Utara. Oleh karena itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke berbagai elemen, termasuk konten kreator, untuk memperluas jangkauan informasi.
“Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Tanpa dukungan masyarakat, BPS sepertinya kesulitan menghasilkan data ekonomi yang akurat,” jelasnya.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan nasional, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Simon berharap hasil sensus mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan struktur perekonomian di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku Utara.
“Hasil sensus ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.