Pemkab Pulau Morotai Kembali Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya, Realisasi Pendapatan Rp 651 Miliar di 2025

Penulis: Saiful  •  Selasa, 30 Juni 2026 | 23:59:31 WIB
Pemkab Pulau Morotai raih opini WTP kesembilan kalinya secara berturut-turut.

MOROTAI — Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, mengungkapkan bahwa capaian opini WTP kesembilan ini menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan transparan. “Kami bersyukur Kabupaten Pulau Morotai kembali meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya berturut-turut,” ujarnya saat membacakan pidato dalam paripurna di lantai dua gedung DPRD.

Surplus Anggaran Rp 9 Miliar dan SiLPA Rp 8 Miliar

Berdasarkan laporan keuangan tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 651 miliar. Dana tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 641 miliar, dengan rincian:

  • Belanja operasi: Rp 395 miliar
  • Belanja modal: Rp 134 miliar
  • Belanja transfer: Rp 111 miliar
  • Belanja tidak terduga: Rp 367 juta

Dari angka tersebut, APBD 2025 mencatat surplus anggaran sebesar Rp 9 miliar. Setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 8 miliar yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan tahun anggaran berikutnya.

Fokus pada Infrastruktur dan Program Sosial

Rio menjelaskan, meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer secara nasional, Pemkab Morotai tetap berkomitmen pada sektor pembangunan. Alokasi belanja daerah difokuskan pada infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan tani, talud penahan abrasi, jaringan irigasi, gedung sekolah, puskesmas, dan pengembangan kampung nelayan.

Pemerintah juga mendukung program mandatori nasional, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, pembangunan gudang Bulog di Morotai, dan program makan bergizi gratis. “Kami terus memperkuat intervensi di bidang sosial dan pelayanan dasar,” tambah Rio.

Santunan Janda dan UHC Prioritas Tetap Jalan

Di bidang sosial, pemerintah daerah tetap memberikan santunan bagi janda dan lanjut usia, membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta memberikan bantuan rumah ibadah dan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah. Implementasi Universal Health Coverage (UHC) prioritas juga diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Menutup pidatonya, Rio mengingatkan bahwa prestasi ini bukan akhir perjuangan. “Setiap capaian adalah ikhtiar yang patut disyukuri, namun setiap keberhasilan juga menghadirkan tanggung jawab,” tandasnya.

Reporter: Saiful
Sumber: zonamalut.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top