TERNATE — Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan II DPRD Kota Ternate bersama Manajer PLN Ternate dan Camat Pulau Batang Dua menghasilkan dua kesepakatan utama. Pertama, perbaikan mesin pembangkit harus dipercepat. Kedua, relokasi fasilitas PLN ke lokasi lebih aman harus didorong sebagai solusi jangka panjang.
RDP digelar di Kantor DPRD Kota Ternate pada Kamis, 30 Juli 2026. Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menilai akar masalahnya bukan sekadar kerusakan mesin, melainkan lemahnya sistem pemeliharaan.
Anggota DPRD Kota Ternate dari Dapil III Ternate Pulau, Tasman Balak, mengungkapkan total ada empat unit mesin listrik di Batang Dua. Dua unit berukuran besar rusak, sementara dua unit kecil tidak mampu melayani kebutuhan penerangan warga.
"Total ada empat unit mesin listrik, dua unit yang besar rusak, sementara dua unit yang kecil lainnya tidak mampu melayani kebutuhan penerangan warga Batang Dua," ujar Tasman.
Tasman menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan. Menurutnya, listrik bukan sekadar penunjang gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk Puskesmas dan aktivitas ekonomi warga.
Amin Subuh menekankan bahwa PLN tidak boleh hanya mengandalkan satu unit mesin yang beroperasi. Harus ada mesin cadangan yang siap pakai ketika mesin utama mengalami gangguan.
"Saya lebih mengarah ke persoalan maintenance. PLN bukan hanya memiliki satu mesin yang beroperasi, tetapi juga ada mesin cadangan. Seharusnya ketika satu mesin mengalami gangguan, mesin cadangan bisa dioperasikan. Namun faktanya sekarang dua mesin sama-sama mengalami kerusakan," ujar Amin.
Meski demikian, Amin menegaskan DPRD tidak ingin menghakimi PLN. Pihaknya hanya meminta penjelasan mengapa pemadaman bisa berlangsung selama sebulan.
Dalam RDP terungkap bahwa rencana relokasi kantor PLN ke lokasi yang lebih aman terkendala anggaran. Namun, DPRD menilai perbaikan mesin yang rusak tetap menjadi prioritas paling mendesak saat ini.
Amin menyarankan PLN berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate jika membutuhkan dukungan transportasi untuk mempercepat proses perbaikan. "Setelah itu, pembangunan dan relokasi fasilitas PLN juga harus terus didorong agar ke depan tidak terjadi persoalan yang sama," pungkasnya.