MALUKU UTARA — Kementerian Keuangan memastikan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik tidak naik sampai akhir tahun meski rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh USD89,2 per barel hingga Agustus 2026. Angka itu jauh di atas asumsi APBN sebesar USD70 per barel. Pemerintah menahan transmisi kenaikan lewat skema set-off kompensasi dari kenaikan pendapatan sektor komoditas.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kebijakan pengendalian harga tetap berlaku untuk seluruh harga yang diatur pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
"Untuk harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah, administered price inflation-nya itu tetap stabil dengan adanya kebijakan pengendalian harga di tengah-tengah masyarakat. Termasuk harga BBM bersubsidi, harga listrik, tarif dasar listrik dan yang lain-lain yang diatur harganya oleh pemerintah," ujar Suahasil.
Rata-rata ICP hingga Agustus 2026 berada di USD89,2 per barel. Asumsi awal APBN hanya USD70 per barel, sehingga selisihnya mencapai USD19,2 per barel. Pemerintah tidak membebankan selisih itu ke harga eceran.
Kenaikan pendapatan negara dari sektor komoditas dipakai sebagai kompensasi belanja subsidi energi. Skema set-off ini yang membuat harga BBM bersubsidi dan tarif listrik tetap stabil di tingkat konsumen.
Stabilisasi harga energi dinilai menahan laju inflasi domestik. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen, masih dalam kisaran target pemerintah dan Bank Indonesia.
Angka itu menjadi indikator bahwa kenaikan harga minyak dunia tidak otomatis merembet ke harga barang dan jasa di dalam negeri. Kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) menjadi penahan utama.
Perlindungan daya beli lewat subsidi energi dinilai berdampak ke ekonomi akar rumput. Sejumlah indikator konsumsi sampai kuartal III-2026 masih menunjukkan tren pertumbuhan.
Indeks keyakinan konsumen, tingkat penjualan riil, konsumsi listrik, dan konsumsi semen tercatat naik. Suahasil menyebut stabilitas harga energi sebagai jangkar aktivitas transaksi dan ekspansi sektor riil.
"Ini adalah angka-angka yang cukup memberikan confidence kepada kita perekonomian Indonesia itu stay resilient. Gerak di masyarakat, transaksi yang ada di masyarakat. Gerak investasi, gerak konsumsi, dan seterusnya," tambah Suahasil.
Pemerintah menyebut kesinambungan APBN dan fleksibilitas alokasi subsidi sebagai kunci. Dua hal itu dipakai untuk melindungi ketahanan ekonomi rumah tangga sekaligus meredam risiko stagflasi global hingga akhir tahun.
Belum ada keterangan resmi soal besaran anggaran subsidi energi yang dialokasikan ulang. Kementerian Keuangan juga tidak menyebut proyeksi ICP untuk sisa 2026.