SOFIFI — Selama sepuluh tahun terakhir, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata nasional. Pada 2023, angka pertumbuhan menyentuh sekitar 27 persen, lalu bertahan di atas 20 persen pada periode 2024–2025. Aktivitas hilirisasi nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan menjadi mesin utama di balik capaian itu.
Pertumbuhan tinggi tersebut menyisakan pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Seberapa jauh lonjakan industri berbanding lurus dengan kesejahteraan petani, nelayan, tenaga pendidik, dan warga di wilayah kepulauan? Pertanyaan itulah yang coba dijawab melalui tema HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara.
Makna tema tersebut menuntut pergeseran orientasi pembangunan. Pemerintah provinsi tidak lagi bisa bersandar pada eksploitasi sumber daya alam semata, melainkan harus menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas. Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan manfaat, peningkatan pelayanan publik, serta akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, dan pekerjaan layak.
Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengarahkan kebijakan itu melalui APBD dan program prioritas 2026. Arahnya jelas: memastikan angka statistik pertumbuhan tidak berhenti di atas kertas, tetapi sampai ke rumah tangga warga di pulau-pulau terluar.
Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara disebut masih berada di angka 48. Angka itu menjadikan pembenahan layanan pendidikan sebagai pekerjaan rumah besar bagi pemerintah provinsi.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp53 miliar melalui APBD untuk merevitalisasi 68 sekolah. Intervensi tersebut tidak berhenti pada perbaikan sarana dan prasarana. Pemerintah provinsi juga perlu membenahi tata kelola dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar hasilnya terasa di ruang kelas.
Inspektorat melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) senilai Rp180 miliar. Langkah ini diarahkan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan supaya manfaatnya benar-benar diterima satuan pendidikan dan peserta didik.
Penataan beban jam mengajar guru dilakukan untuk membuka peluang bagi sekitar 50 persen guru yang belum bersertifikasi. Melalui penataan itu, mereka dapat memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan profesi.
Pemerintah juga merencanakan pengadaan 600 unit komputer setiap tahun hingga 2029. Perangkat itu diarahkan mendukung digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah daerah kepulauan.
Tantangan geografis Maluku Utara dijawab melalui rencana pengembangan SMA Terbuka di 16 pulau terluar. Kebijakan ini penting untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi anak-anak yang selama ini terkendala jarak dan transportasi.
Dalam konteks daerah kepulauan, pendidikan tidak semestinya ditentukan oleh tempat tinggal. Anak-anak di pulau terluar harus punya kesempatan sama memperoleh pendidikan berkualitas seperti peserta didik di pusat perkotaan. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah yang direvitalisasi atau komputer yang dibagikan. Ukuran utamanya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran, pemerataan tenaga pendidik, serta terbukanya kesempatan generasi muda melanjutkan pendidikan dan menaikkan taraf hidup.
Orientasi yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan juga terlihat pada sektor kesehatan melalui Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Tahun 2026. Program ini perlu dimaknai lebih dari sekadar layanan tanpa biaya.
Pemeriksaan kesehatan menjadi langkah awal mendeteksi risiko penyakit, meningkatkan kesadaran warga, dan mendorong penanganan lebih dini. Namun, manfaat program akan semakin terasa apabila didukung ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan memadai, obat-obatan, serta akses pelayanan yang menjangkau pulau-pulau terpencil.
Dengan kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau, pemerataan layanan kesehatan menjadi tolok ukur kehadiran pemerintah. Pelayanan kesehatan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati warga yang tinggal dekat rumah sakit atau pusat pemerintahan.
Sektor infrastruktur menjadi bagian penting upaya memperluas manfaat pembangunan. Berdasarkan struktur APBD Induk 2026, pemerintah provinsi mengarahkan belanja pada pembukaan akses ekonomi wilayah kepulauan.
Bagi Maluku Utara, pertumbuhan yang terasa berarti kesejahteraan yang merata. Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di pusat-pusat industri nikel, tetapi juga bagi petani, nelayan, guru, dan warga di pulau terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan jarak dan transportasi.