TERNATE — Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate mencatat penerimaan PBB Rp8,78 miliar sampai akhir Oktober 2026. Angka itu melewati target Rp8 miliar yang ditetapkan, dengan persentase realisasi 109,75 persen.
Mochtar Hasim menilai capaian tersebut bukan hasil kerja instansinya semata. Kesadaran warga membayar pajak disebut ikut menentukan, bersama sinergi sejumlah pihak dan inovasi pelayanan yang dijalankan jajarannya.
Realisasi Rp8,78 miliar menempati posisi tertinggi selama satu dekade terakhir di Kota Ternate. Belum ada rincian per kecamatan atau per jenis objek pajak yang disampaikan terkait capaian tersebut.
Menurut Mochtar, lonjakan penerimaan tidak lepas dari kerja keras jajaran BP2RD. "Sejumlah terobosan yang kami lakukan terbukti memberikan hasil positif. Berbagai program pelayanan langsung ke masyarakat sangat efektif dalam mendongkrak pendapatan sektor PBB," ujarnya.
BP2RD Kota Ternate menjalankan sejumlah program untuk memperluas jangkauan pelayanan. Di antaranya Pojok Pajak Rabu Melayani, Pojok Pajak Car Free Day, serta layanan jemput bola dari rumah ke rumah atau door to door.
Lewat program tersebut, petugas hadir langsung di tengah aktivitas masyarakat. Warga bisa membayar PBB tanpa harus mendatangi kantor pelayanan pajak.
Mochtar menyebut pendekatan langsung itu mempermudah proses pembayaran sekaligus mendorong warga lebih tertib memenuhi kewajiban perpajakan. Inovasi pelayanan dinilainya menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
Capaian Rp8,78 miliar disebut Mochtar sebagai hasil kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat. Apresiasi pun diberikan kepada warga yang telah berpartisipasi mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
BP2RD Kota Ternate berkomitmen mempertahankan capaian tersebut. Kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan, begitu pula pengembangan inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Peningkatan penerimaan PBB diharapkan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) Kota Ternate. Dana itu akan mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut.