TERNATE — Seorang anggota TNI bersama lima petugas sekuriti Universitas Khairun (Unkhair) Ternate membubarkan paksa kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi di Sekretariat UKM Karfapala, Selasa (sekitar pukul 22.56 WIT). Peristiwa itu langsung memicu ketegangan antara mahasiswa dan aparat yang berdalih menjalankan perintah atasan.
Kronologi Pembubaran: Dari Fakultas Teknik ke Sekretariat UKM
Berdasarkan keterangan mahasiswa, sebelum menuju sekretariat UKM, aparat terlebih dahulu mendatangi Fakultas Teknik Unkhair untuk mencari lokasi pemutaran film. Setelah mengetahui kegiatan berlangsung di sekretariat UKM Karfapala, lima sekuriti kampus datang sekitar pukul 22.54 WIT — disusul oleh satu anggota TNI saat film baru berjalan setengah durasi.
Mahasiswa menyebut anggota TNI tersebut langsung menutup laptop yang terhubung ke infocus tanpa memberikan penjelasan panjang. Aparat beralasan film yang diputar dianggap provokatif dan kontroversial, serta mempertanyakan izin keramaian dari kepolisian. Di saat yang sama, sekuriti kampus menyinggung soal batas jam aktivitas mahasiswa — padahal sekretariat UKM kerap digunakan hingga larut malam tanpa pernah ditegur sebelumnya.
Perdebatan di Lokasi: Mahasiswa Tuntut Dasar Aturan
Dalam dialog yang terjadi, mahasiswa mempertanyakan alasan pembatasan kegiatan belajar di ruang kampus. Mereka menilai nobar dan diskusi merupakan bagian dari proses akademik.
"Organisasi ini ingin mempelajari tentang alam. Tapi tiba-tiba di saat orang mau belajar tentang alam, ini dibatasi. Torang (kami) mahasiswa, torang ingin belajar sebenarnya," ujar salah satu mahasiswa dalam perdebatan tersebut.
Mahasiswa juga membandingkan aktivitas lain di lingkungan kampus yang kerap berlangsung hingga dini hari namun tidak pernah dibatasi. Mereka mendesak pihak kampus menunjukkan dasar aturan yang digunakan untuk menghentikan kegiatan tersebut.
Tekanan Psikologis dan Tuduhan Intervensi Militer
Ketua Umum Keluarga Besar Arfat Pecinta Alam (Karfapala) Unkhair, Asriati La Abu, mengatakan tidak ada kekerasan fisik dalam insiden itu. Namun, ia menilai kehadiran anggota TNI di area kampus menimbulkan tekanan psikologis bagi mahasiswa.
"Komunikasi dengan pihak sekuriti berjalan baik. Tapi dengan anggota TNI sempat terjadi cekcok hingga yang bersangkutan meninggalkan lokasi," kata Asriati.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk berdiskusi tanpa intimidasi. "Aspek kebebasan akademik harus dijaga. Kehadiran aparat bersenjata di ruang diskusi mahasiswa tentu menimbulkan rasa takut dan tekanan," ujarnya.
Reaksi Mahasiswa: Bukan Wilayah Operasi Militer
Akun Instagram @pkdmalukuutara menyebut pembubaran nobar sebagai bentuk intervensi militer di ruang sipil dan ancaman terhadap demokrasi kampus. Dalam pernyataan yang beredar di media sosial, mereka menegaskan bahwa kampus bukan wilayah operasi militer.
Pembubaran diskusi dan pemutaran film dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik yang dijamin dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mereka juga menilai tindakan tersebut berpotensi melahirkan disciplinary fear atau ketakutan struktural yang memicu sensor diri di ruang diskusi akademik.
"Demokrasi tidak pernah tumbuh dari pembungkaman," demikian salah satu poin pernyataan sikap yang beredar di media sosial.
