Honor Kader Posyandu di Morotai Dipotong Jadi Rp 250 Ribu Imbas Efisiensi Anggaran, Begini Penjelasan DPMD

PULAU MOROTAI — Plt Kepala DPMD Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengonfirmasi bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi biang keladi pemangkasan honor kader posyandu. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Morotai, melainkan merata di seluruh desa se-Indonesia.

Hanya Satu Nama dalam APBDes, Dibayarkan untuk Dua Orang

Muzakir menjelaskan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun ini, Pemerintah Desa Cendana hanya menganggarkan honor untuk satu kader posyandu. Awalnya terdapat lima kader aktif, namun akibat efisiensi, hanya satu nama yang diplotting dalam dokumen anggaran.

"Akhirnya dari empat itu hanya satu sebenarnya. Nah tiba-tiba muncul satu lagi dari lima orang kader, sehingga totalnya ada dua," ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Karena hanya satu nama yang tercantum dalam APBDes, Kepala Desa Cendana mengambil kebijakan membagi honor Rp 500 ribu tersebut kepada dua kader yang masih menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Masing-masing kader pun hanya menerima Rp 250 ribu per bulan.

Kades Khawatir Terjadi Temuan BPK

Muzakir menegaskan bahwa kebijakan pembagian honor itu diambil untuk menghindari potensi temuan dalam pemeriksaan anggaran. Apabila pemerintah desa tetap membayarkan honor penuh kepada dua kader sementara APBDes hanya mencatat satu nama, maka hal tersebut bisa menjadi masalah saat diaudit.

"Jadi otomatis gaji kader Posyandu itu kan Rp 500 ribu, dan kalau dia bayar dua maka akan ada temuan karena di APBDes itu diplotting cuma satu. Maka pak kades ambil kebijakan dari Rp500 ribu itu dibagi dua," tandasnya.

Janji Diakomodir Kembali Saat APBDes Perubahan

Polemik ini mulai tercium setelah para kader posyandu setempat mengeluhkan nominal honor yang diterima. Menanggapi hal itu, Muzakir mengaku sudah meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Desa Cendana.

Dari hasil klarifikasi, ia menyebut bahwa permasalahan ini akan diperbaiki pada saat APBDes perubahan. Seluruh kader yang aktif bertugas dijanjikan akan diakomodir kembali dalam penganggaran tahap berikutnya.

"Itu nanti diperbaharui di saat APBDes perubahan, dan saat itu semua diakomodir kembali," jelas Muzakir.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kepastian kapan APBDes perubahan akan direalisasikan. Para kader pun masih harus bertahan dengan honor yang hanya separuh dari nominal standar.