Dinsos Maluku Utara Bagikan 3.000 Paket Sembako ke Warga Kurang Mampu Antisipasi Lonjakan Inflasi

TERNATE — Ribuan paket sembako disalurkan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara kepada keluarga penerima manfaat di beberapa kabupaten dan kota. Program ini merupakan respons cepat pemerintah daerah terhadap tren kenaikan harga bahan pangan yang berpotensi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Paket Sembako untuk 3.000 Kepala Keluarga

Kepala Dinsos Maluku Utara menyebutkan bahwa total paket yang disiapkan mencapai 3.000 unit. Setiap paket berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan mi instan yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar rumah tangga.

“Kami targetkan distribusi rampung dalam pekan ini agar manfaatnya segera dirasakan warga,” ujar Kepala Dinsos Maluku Utara dalam keterangannya, Senin lalu.

Bagaimana Proses Penyaluran Berlangsung?

Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui dinas sosial di masing-masing kota dan kabupaten. Data penerima merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi oleh pemerintah setempat.

Tim Dinsos turun langsung ke kelurahan dan desa untuk memastikan paket diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Pendamping dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut membantu proses verifikasi di lapangan.

Mengapa Langkah Ini Diambil Sekarang?

Kenaikan harga beras dan minyak goreng di sejumlah pasar di Ternate dan Sofifi menjadi pemicu utama. Inflasi bulanan di Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan yang dikhawatirkan membebani warga kurang mampu yang tidak memiliki cadangan ekonomi.

Dinsos menilai intervensi langsung melalui bansos sembako lebih efektif ketimbang menunggu efek kebijakan harga pasar yang membutuhkan waktu lebih lama.

Apa Langkah Selanjutnya?

Dinsos Maluku Utara berencana menambah alokasi paket sembako jika data penerima baru dari hasil pemutakhiran DTKS menunjukkan masih ada warga yang belum terjangkau. Pemerintah provinsi juga tengah mengkaji operasi pasar murah di titik-titik rawan inflasi.

Evaluasi distribusi tahap pertama akan dilakukan dalam dua pekan ke depan untuk menentukan kebutuhan anggaran tambahan pada triwulan berikutnya.