TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Pemprov Maluku Utara Tahun 2026 di Meeting Room Waterboom Kalumata, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si.
Empat Target Utama Rakor BLUD 2026
Ketua Panitia Pelaksana, Mutia Rendani, menyebut rakor ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Ada empat tujuan utama yang ingin dicapai.
Pertama, memberikan pemahaman komprehensif soal konsep dan regulasi terkini BLUD. Kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasi BLUD di lingkup Pemprov Maluku Utara. Ketiga, mendorong percepatan dan peningkatan mutu layanan untuk mendukung visi pembangunan daerah: "Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan." Keempat, meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam penilaian, tata kelola, dan pelayanan BLUD.
BLUD Tak Lagi Didominasi Kesehatan dan Pendidikan
Saat ini, implementasi BLUD di Maluku Utara masih didominasi sektor fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, ke depan ada rencana penambahan satu BLUD baru di sektor kawasan perairan oleh Balai Kawasan Permukiman (BKP).
Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sri Haryanti Hatari, M.Si, menekankan pengelolaan BLUD harus adaptif. "Semua ini harus dikelola secara profesional serta adaptif dengan kondisi yang ada," tegasnya saat membuka acara.
Momentum Strategis Sinkronisasi dan Evaluasi
Sri Haryanti menyebut rakor ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menilai momentum ini sangat strategis sebagai wadah evaluasi keberadaan BLUD sekaligus sinkronisasi komitmen bersama.
"Momentum ini sangat strategis. Selain sebagai wadah evaluasi keberadaan BLUD di Maluku Utara, rakor ini juga menjadi wadah sinkronisasi dan penguatan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja BLUD," ujar Sri Haryanti.
Melalui otonomi pengelolaan keuangan yang baik, BLUD diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik secara transparan, mandiri, dan profesional. Pemprov Maluku Utara optimistis sinergi antar-OPD dalam rakor ini akan membuat tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
