TERNATE — Sebanyak 10 Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dari kabupaten dan kota se-Maluku Utara diterjunkan langsung ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan warga ke pemerintah pusat. Langkah ini difasilitasi oleh anggota DPD RI Dr. R. Graal Taliawo setelah ia turun ke desa-desa dan mendengar sendiri keluhan masyarakat soal akses transportasi laut yang sulit.
"Maluku Utara daerah kepulauan. Laut adalah nadi kehidupan. Ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bertumpu pada laut. Mendesak perbaiki sektor ini," tegas Graal dalam audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Senin (15/6/2026).
Para Kadishub yang hadir berasal dari Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Ternate, Taliabu, dan Kepulauan Sula. Masing-masing membawa data dan tuntutan spesifik ke kementerian.
Apa Saja Tuntutan dari Setiap Daerah?
Kepulauan Sula meminta penambahan trayek Sabuk Nusantara dan kebutuhan feri untuk rute Sanana-Mangoli. Sementara Taliabu mendesak revitalisasi Pelabuhan Tikong dan Bobong agar kapal PELNI bisa sandar. Halmahera Timur mengusulkan hibah Pelabuhan Dobo ke Kemenhub sekaligus pembukaan trayek ke Labi-labi, Bololo, dan Lolobata.
Halmahera Selatan meminta revitalisasi Pelabuhan Kawasi. Halmahera Utara mendorong pembukaan trayek Loloda-Tobelo dan penambahan kuota kontainer tol laut. Ternate mengusulkan revitalisasi pelabuhan di Batang Dua. Sedangkan Halmahera Barat meminta KM Dorolonda dan KM Nggapulu kembali melintasi Jailolo serta penambahan tol laut.
Kapal Subsidi Sabuk Nusantara Dikritik Habis-habisan
Dalam pertemuan itu, Graal juga melontarkan kritik tajam terhadap kapal subsidi Sabuk Nusantara. Menurutnya, fasilitas di kapal-kapal tersebut tidak layak, kebersihan tidak terjaga, dan sering terjadi kelebihan muatan atau overcapacity.
"Kesan publik, yang subsidi banyak kekurangan. Fasilitas kurang layak, kebersihan tak terjaga, sering overcapacity," kritiknya.
Doktor Ilmu Politik UI itu menegaskan bahwa penumpang berhak atas keamanan dan kenyamanan. "Ini prioritas biar masyarakat rasa kehadiran negara," ujarnya.
Respons Kemenhub: Anggaran Terbatas, Prioritas untuk Malut
Dirjen Hubla, M. Masyhud, mengapresiasi langkah audiensi tersebut. Ia mengakui baru pertama kali menghadapi hampir semua Kadishub dari satu provinsi dalam satu forum. "Semua catatan sudah kami identifikasi," katanya.
Namun, Masyhud mengingatkan bahwa tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. "Tidak semua langsung beres. Disesuaikan prioritas dan anggaran untuk Malut," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Anto Julianto menawarkan skema kapitalisasi pelabuhan ke pihak swasta sebagai sumber pendanaan alternatif. Direktur LLA Laut menyebut usulan kapal perintis bisa diakomodasi setelah proses verifikasi.
Kadishub: Baru Pertama Kali Kami Bisa Bicara Langsung ke Pusat
Para Kadishub menyambut positif inisiatif Graal. Kadishub Halmahera Utara mengaku senang bisa menyampaikan langsung masalah ke pusat. Perwakilan Kepulauan Sula menyebut ini pertama kalinya mereka memperoleh ruang aspirasi ke tingkat kementerian.
"Terima kasih sudah koneksikan dengan Dirjen Hubla," ujar perwakilan Kepsul.
Graal sendiri menegaskan dirinya bukan tipe politisi yang bekerja sendiri. "Teman-teman di daerah lebih paham masalah. Penting buka ruang bagi mereka bicara langsung ke pusat," ujarnya. Ia mengaku mengundang semua Kadishub tanpa pilah-pilih. "Setelah terhubung, Malut harus selalu diingat di tiap perencanaan program Kemenhub," bebernya.
