TERNATE — Penghargaan ini diraih Kanwil Kemenkum Malut dengan kode satker 692034, mengalahkan sejumlah satuan kerja lainnya. Peringkat 2 ditempati Lapas Kelas II A Ternate (kode satker 692682), sementara Ditresnarkoba Polda Maluku Utara (kode satker 669930) berada di posisi ketiga. Penilaian didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaporan, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan negara.
Kriteria Penilaian yang Ketat
KPPN Ternate menilai setiap satuan kerja berdasarkan sejumlah indikator ketat. Kepatuhan regulasi menjadi faktor utama, disusul ketepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas dokumen pertanggungjawaban. Penghargaan ini diharapkan mendorong peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di seluruh satuan kerja di Maluku Utara.
Apresiasi dari Pimpinan Kanwil
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran. "Penghargaan ini adalah buah dari kerja tim, kedisiplinan, dan akuntabilitas seluruh satuan kerja di Kanwil Kemenkum Malut," ujar Argap. Ia menambahkan komitmen untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berintegritas agar anggaran dapat dimanfaatkan optimal untuk pelayanan masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenkum Malut, La Dariani, turut bersyukur atas capaian ini. Menurutnya, sinergi antara pimpinan, bendahara, dan operator keuangan menjadi kunci keberhasilan. "Ke depan kami akan terus melakukan pembinaan dan monitoring agar pengelolaan anggaran semakin tertib administrasi dan sesuai ketentuan," ungkap La Dariani.
Forum Konsultasi sebagai Wadah Sinergi
Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder's Day 2026 diselenggarakan KPPN Ternate sebagai wadah komunikasi dua arah dengan para pengelola keuangan satuan kerja. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan tugas kebendaharaan. Partisipasi aktif satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.
Capaian Kanwil Kemenkum Malut sebagai satker terbaik diharapkan menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya di wilayah Maluku Utara. Pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan menjadi target bersama. Dampak langsungnya adalah pelayanan publik yang lebih optimal dan tepat sasaran.
